Nabire, Papua Tengah Papedanews.com Di tengah dinamika aksi mahasiswa yang berlangsung di Nabire, suara apresiasi muncul dari lembaga legislatif. Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, menilai kepemimpinan Kapolres Nabire mampu menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memberi ruang bagi aspirasi masyarakat.
Ia menyampaikan penilaian tersebut setelah memantau langsung jalannya aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa asal Puncak di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026).
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bekies, Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan terukur dalam mengendalikan situasi di lapangan. Ia menilai koordinasi yang dibangun bersama seluruh unsur pengamanan berjalan efektif.
“Saya melihat langsung, di bawah kepemimpinan Kapolres Nabire, situasi dapat dikendalikan dengan sangat baik. Beliau menunjukkan sikap bijaksana sebagai pemimpin,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian aksi berlangsung aman dan tertib meskipun sempat muncul dinamika di lapangan. Namun, aparat mampu merespons dengan cepat sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih luas.
“Aksi berjalan tertib, tidak terjadi benturan besar. Semua dapat dikendalikan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Bekies menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran keamanan yang telah bekerja maksimal, termasuk dalam mengoordinasikan pengamanan di lapangan hingga situasi tetap aman.
“Atas nama masyarakat dan pimpinan DPR, kami menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan aparat dalam menjaga stabilitas daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Bekies menjelaskan bahwa lembaganya akan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengkaji secara mendalam tuntutan tersebut.
Selanjutnya, DPR akan membawa hasil kajian itu ke tingkat pusat melalui kementerian dan komisi terkait di Jakarta.
“Kami akan bentuk pansus, kemudian membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat dalam penanganan konflik di Papua.
Menurutnya, aparat harus mampu membedakan masyarakat sipil dengan kelompok bersenjata agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Kami minta aparat benar-benar membedakan masyarakat sipil dengan kelompok bersenjata di lapangan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Bekies menilai, ketidakakuratan dalam penanganan dapat memicu reaksi publik, termasuk aksi demonstrasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pendekatan keamanan.
“Jika tidak ditangani dengan tepat, dampaknya akan meluas dan memicu aksi di berbagai tempat,” katanya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa DPR Papua Tengah akan terus mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendorong solusi yang adil dan berimbang.
“Ini menjadi bagian dari evaluasi bersama agar ke depan penanganan lebih tepat dan tidak menimbulkan konflik baru,” tutupnya.
