Sugapa, Intan Jaya papedanews.com Keluhan masyarakat Intan Jaya kembali mencuat. Kali ini sorotan tertuju pada mahalnya harga tiket penerbangan yang disebut-sebut dapat mencapai Rp2 juta per kursi, jauh di atas harga yang selama ini diketahui masyarakat.
Bagi warga pedalaman, tiket pesawat bukan sekadar alat transportasi. Tiket adalah akses menuju pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan kebutuhan hidup lainnya. Ketika harga tiket melonjak tinggi, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang sakit harus berangkat berobat, ibu hamil harus mendapat pelayanan kesehatan, anak sekolah harus melanjutkan pendidikan. Ketika harga tiket tidak lagi terjangkau, rakyatlah yang paling menderita,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, muncul kritik terhadap banyaknya aparatur yang dinilai lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas pelayanan di Intan Jaya. Masyarakat menilai perputaran ekonomi daerah ikut terdampak karena sebagian besar penghasilan ASN dibelanjakan di luar daerah.
Menurut sejumlah warga, persoalan mahalnya tiket, tingginya harga kebutuhan pokok, hingga lemahnya perputaran ekonomi lokal memiliki benang merah yang sama, yakni minimnya aktivitas pelayanan dan ekonomi yang berlangsung langsung di Sugapa.
“Kalau ASN berada di tempat tugas, uang beredar di Intan Jaya. Pedagang hidup, pasar hidup, masyarakat terbantu. Tapi kalau sebagian besar berada di luar daerah, rakyat yang menanggung akibatnya,” kata seorang warga.
Masyarakat juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dengan mengatur kuota penerbangan yang memprioritaskan warga yang membutuhkan pelayanan mendesak, seperti pasien, ibu hamil, pelajar, guru, dan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap distribusi tiket penerbangan agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
Keluhan mengenai mahalnya tiket kini menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas di Intan Jaya. Setelah sebelumnya masyarakat menyoroti tingginya harga bahan pokok dan minimnya kehadiran aparatur di tempat tugas, kini akses transportasi udara juga menjadi perhatian serius.
Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan sekadar tentang harga tiket. Ini adalah tentang akses hidup, pelayanan publik, dan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan Papua.
“Ketika rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan dasar, maka yang dipertanyakan bukan hanya harga tiket, tetapi keberpihakan terhadap masyarakat itu sendiri.”
