Bupati Mimika Dinilai Langgar Koordinasi, DPR Papua Tengah Angkat Suara Soal Dividen Freeport

- Penulis

Kamis, 27 November 2025 - 11:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Anggota DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau, S.IP mengingatkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, agar berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, terkait pembahasan dividen PT Freeport Indonesia (PTFI).

 

Peringatan itu disampaikan Thobias menyusul pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri pada Rabu (26/11/2025), yang membahas tindak lanjut kepemilikan dan dividen saham PTFI. Menurutnya, Bupati Mimika terkesan mengambil langkah sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Selaku Anggota DPR Papua Tengah, saya menegaskan agar Bupati Mimika menghargai dan berkoordinasi baik dengan Gubernur Papua Tengah,” ujar Thobias Bagubau saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/11/2025).

 

Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika berada dalam wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Provinsi baru itu beribu kota di Nabire dan mencakup delapan kabupaten, termasuk Mimika.

 

Oleh karena itu, Thobias menegaskan bahwa seluruh urusan terkait kepemilikan saham dan dividen Freeport yang beroperasi di Tembagapura harus melibatkan pemerintah provinsi, baik gubernur maupun DPR Papua Tengah.

Baca Juga:  DPRP Papua Tengah Jadwalkan Pelantikan Anggota DPR Otsus pada 20 Mei 2025

 

“Ini menyangkut pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah secara khusus dan Tanah Papua secara umum. Karena itu, gubernur wajib dilibatkan,” tegasnya.

 

Selain itu, Thobias meminta pemerintah pusat menghormati kewenangan provinsi-provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua. Ia juga mendorong koordinasi antargubernur agar tidak terjadi miskomunikasi.

 

“Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk harus menghargai apa yang sudah ditetapkan dalam UU. Koordinasi antargubernur penting untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan aturan,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Tengah supaya menaati regulasi serta tidak mengikuti kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan orang asli Papua.

 

“Saya melihat ada kepentingan tertentu yang mencoba merusak hubungan baik antarprovinsi di Tanah Papua. Karena itu, mari kita saling berkoordinasi dengan baik dan bersama-sama membangun Tanah Papua,” ujar Thobias Bagubau.

Berita Terkait

Pimpinan PAPEDA News Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-48 untuk Rahim Misro
Mirago Jadi Sorotan, Satgas PKH Ditantang Bertindak Tegas terhadap Dugaan Tambang Emas Skala Besar
DPRK intan jaya meminta pihak dukcapil intan jaya segera mengatasi 40 pelajar yang mengalami kesulitan dalam sistem perekaman KTP dan KK
Dukung Program Gubernur, Dinkes Papua Tengah Gelar OJT di Paniai
Kepala Suku Besar Umari Terima Bantuan Ternak Babi, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Nilai Adat
Meki Nawipa: Hasil Forum Strategis Papua Harus Diwujudkan dalam Aksi Nyata
Meki Nawipa Undang Persipura ke Nabire Usai Gagal Promosi, Ini Alasannya
DPR Papua Tengah Nilai Pengamanan Aksi di Nabire Sangat Baik , Kapolres Nabire patut di jadikan contoh bagi Kapolres lain
Berita ini 95 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:07

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:04

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 09:07

Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:49

Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik

Minggu, 9 Agustus 2026 - 06:00

Dua Tahun Kasus RSUD Nabire Tak Kunjung Terungkap, Publik Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Nabire

Selasa, 4 Agustus 2026 - 16:16

Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:46

Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo

Selasa, 4 Agustus 2026 - 06:29

Wakil ketua III DPRP ! Sony Bekies Kogoya Desak Penuntasan Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Soroti Kinerja BPKP dan Kejaksaan Nabire

Berita Terbaru