Bupati Mimika Dinilai Langgar Koordinasi, DPR Papua Tengah Angkat Suara Soal Dividen Freeport

- Penulis

Kamis, 27 November 2025 - 11:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Anggota DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau, S.IP mengingatkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, agar berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, terkait pembahasan dividen PT Freeport Indonesia (PTFI).

 

Peringatan itu disampaikan Thobias menyusul pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri pada Rabu (26/11/2025), yang membahas tindak lanjut kepemilikan dan dividen saham PTFI. Menurutnya, Bupati Mimika terkesan mengambil langkah sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Selaku Anggota DPR Papua Tengah, saya menegaskan agar Bupati Mimika menghargai dan berkoordinasi baik dengan Gubernur Papua Tengah,” ujar Thobias Bagubau saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/11/2025).

 

Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika berada dalam wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Provinsi baru itu beribu kota di Nabire dan mencakup delapan kabupaten, termasuk Mimika.

 

Oleh karena itu, Thobias menegaskan bahwa seluruh urusan terkait kepemilikan saham dan dividen Freeport yang beroperasi di Tembagapura harus melibatkan pemerintah provinsi, baik gubernur maupun DPR Papua Tengah.

Baca Juga:  Bantuan Kios Kontainer dari Pemerintah Pusat, Sekretaris Kerukunan Maneta Piboki sampaikan terimakasih kepada presiden Prabowo Subianto

 

“Ini menyangkut pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah secara khusus dan Tanah Papua secara umum. Karena itu, gubernur wajib dilibatkan,” tegasnya.

 

Selain itu, Thobias meminta pemerintah pusat menghormati kewenangan provinsi-provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua. Ia juga mendorong koordinasi antargubernur agar tidak terjadi miskomunikasi.

 

“Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk harus menghargai apa yang sudah ditetapkan dalam UU. Koordinasi antargubernur penting untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan aturan,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Tengah supaya menaati regulasi serta tidak mengikuti kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan orang asli Papua.

 

“Saya melihat ada kepentingan tertentu yang mencoba merusak hubungan baik antarprovinsi di Tanah Papua. Karena itu, mari kita saling berkoordinasi dengan baik dan bersama-sama membangun Tanah Papua,” ujar Thobias Bagubau.

Berita Terkait

Kepala Suku Besar Umari Terima Bantuan Ternak Babi, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Nilai Adat
DPR Papua Tengah Nilai Pengamanan Aksi di Nabire Sangat Baik , Kapolres Nabire patut di jadikan contoh bagi Kapolres lain
NGERI.!! Beredar chat di salah satu grup ,terkait terafiliasi jaringan mafia togel
Luis Diduga Bos Besar Togel di Nabire, Jaringan Disebut Kuasai Lapangan polres Nabire, Polda Papua Tengah, entah kemana
Polres Mimika Ungkap Peredaran Sabu Sistem Tempel, Residivis Kembali Ditangkap
Wagub Papua Tengah Resmikan Koperasi Merah Putih, Dorong Ekonomi Rakyat yang Mandiri dan Berkelanjutan
NU Nabire Imbau Warga Tak Terprovokasi Hoaks Jelang Aksi 7 April
ESDM Papua Tengah: LPG dan BBM Tetap Normal, Distribusi Energi Stabil
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:15

BPD Barisan Merah Putih, Gelar kegiatan Fun Run 6K , ini kata sekretaris BMP Ali Kabiay

Senin, 1 Juni 2026 - 10:25

Hari Lahir Pancasila, Perempuan Papua Tengah Perkuat Komitmen Menjaga Persatuan dalam Keberagaman

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:38

Kepala Suku Besar Dani Puncak Himbau Masyarakat Jaga Keamanan di Pasar Tradisional Ilaga

Senin, 25 Mei 2026 - 11:55

PEMBERIAN BANTUAN ALKON DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA TOWENGGEN MURIB, KEPALA SUKU DANI PUNCAK DI KAMPUNG LANI DISTRIK TELUK KIMI

Selasa, 19 Mei 2026 - 04:31

DI WAROPEN !! Gubernur Papua Terima Dokumen Perizinan Koperasi didat merah putih

Senin, 18 Mei 2026 - 19:07

Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.

Senin, 18 Mei 2026 - 18:59

Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:20

Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua

Berita Terbaru