Bupati Mimika Dinilai Langgar Koordinasi, DPR Papua Tengah Angkat Suara Soal Dividen Freeport

- Penulis

Kamis, 27 November 2025 - 11:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Anggota DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau, S.IP mengingatkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, agar berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, terkait pembahasan dividen PT Freeport Indonesia (PTFI).

 

Peringatan itu disampaikan Thobias menyusul pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri pada Rabu (26/11/2025), yang membahas tindak lanjut kepemilikan dan dividen saham PTFI. Menurutnya, Bupati Mimika terkesan mengambil langkah sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Selaku Anggota DPR Papua Tengah, saya menegaskan agar Bupati Mimika menghargai dan berkoordinasi baik dengan Gubernur Papua Tengah,” ujar Thobias Bagubau saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/11/2025).

 

Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika berada dalam wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Provinsi baru itu beribu kota di Nabire dan mencakup delapan kabupaten, termasuk Mimika.

 

Oleh karena itu, Thobias menegaskan bahwa seluruh urusan terkait kepemilikan saham dan dividen Freeport yang beroperasi di Tembagapura harus melibatkan pemerintah provinsi, baik gubernur maupun DPR Papua Tengah.

Baca Juga:  Belum ada ganti rugi, pemilik hak Ulayat palang pekerjaan jalan utama menuju kantor gubernur Papua Tengah

 

“Ini menyangkut pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah secara khusus dan Tanah Papua secara umum. Karena itu, gubernur wajib dilibatkan,” tegasnya.

 

Selain itu, Thobias meminta pemerintah pusat menghormati kewenangan provinsi-provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua. Ia juga mendorong koordinasi antargubernur agar tidak terjadi miskomunikasi.

 

“Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk harus menghargai apa yang sudah ditetapkan dalam UU. Koordinasi antargubernur penting untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan aturan,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Tengah supaya menaati regulasi serta tidak mengikuti kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan orang asli Papua.

 

“Saya melihat ada kepentingan tertentu yang mencoba merusak hubungan baik antarprovinsi di Tanah Papua. Karena itu, mari kita saling berkoordinasi dengan baik dan bersama-sama membangun Tanah Papua,” ujar Thobias Bagubau.

Berita Terkait

Dinkes Papua Tengah Perkuat Nakes Deiyai, Pengendalian Penyakit Menular Jadi Prioritas
Pimpinan PAPEDA News Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-48 untuk Rahim Misro
Mirago Jadi Sorotan, Satgas PKH Ditantang Bertindak Tegas terhadap Dugaan Tambang Emas Skala Besar
DPRK intan jaya meminta pihak dukcapil intan jaya segera mengatasi 40 pelajar yang mengalami kesulitan dalam sistem perekaman KTP dan KK
Dukung Program Gubernur, Dinkes Papua Tengah Gelar OJT di Paniai
Kepala Suku Besar Umari Terima Bantuan Ternak Babi, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Nilai Adat
Meki Nawipa: Hasil Forum Strategis Papua Harus Diwujudkan dalam Aksi Nyata
Meki Nawipa Undang Persipura ke Nabire Usai Gagal Promosi, Ini Alasannya
Berita ini 97 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 01:57

Kapolres Nabire Kawal Perdamaian Topo–Sanoba, Minta Kedua Pihak Hindari Konflik Baru

Jumat, 9 Oktober 2026 - 02:44

Dari Makassar, Kapolres Nabire Klarifikasi Pemberitaan Petrus Gobay, Sebut Penangkapan Dilakukan Sabhara Polda”

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:45

Pastikan Hak OAP Masuk IPDN, MRP Papua Tengah Lakukan Verifikasi Faktual Dokumen Peserta

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:46

Ketua DPRK Nabire Jelaskan Wartawan Dikeluarkan dari RDP PT Kristalin: Rapat Bersifat Terbatas

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:05

Wartawan Diminta Keluar dari RDP DPRK Nabire, Dasar Pertemuan Tertutup Dipertanyakan”.

Senin, 28 September 2026 - 07:44

DPO MM Masih Diburu, Polres Deiyai Kembali Amankan Senpi Rakitan dan 20 Amunisi”.

Rabu, 23 September 2026 - 12:44

Peluncuran Resmi Program Sekolah Sepanjang Hari di Kabupaten Puncak Jaya

Selasa, 22 September 2026 - 07:10

Pemprov Papua Tengah Perkuat Tata Kelola Dana Hibah dan Hasilkan Lima Rekomendasi Strategis

Berita Terbaru