Nabire Papua Tengah Papedanews.com Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire melalui Komisi A menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga pemerintah tingkat kelurahan, guna membahas maraknya aktivitas perjudian togel dan peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Nabire.
Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyampaikan pandangan, kritik, serta harapan terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah konkret demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Suku Simapitowa, Fabianus Tebai, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa dirinya merupakan pihak yang sebelumnya telah mengajukan permohonan penutupan aktivitas togel di wilayahnya. Ia menyebut keberadaan praktik tersebut telah memberikan tekanan terhadap perannya sebagai kepala suku.
“Sebagai kepala suku, saya memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Namun keberadaan togel membuat seolah-olah saya membiarkan praktik tersebut terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan aturan terkait aktivitas tersebut, serta potensi pelanggaran hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Fabianus meminta kepastian hukum dari pemerintah dan kepolisian, apakah aktivitas tersebut legal atau harus ditutup.
Senada dengan itu, Kepala Suku D3N, Ayub Wonda, menilai praktik togel sangat meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sebagian besar aktivitas perjudian tersebut justru dikelola oleh pihak luar daerah, sementara masyarakat lokal menjadi korban.
“Anak-anak muda kita banyak yang terdampak, baik secara ekonomi maupun sosial. Kami minta dengan tegas agar seluruh aktivitas togel ditutup,” tegasnya.
Dari unsur keagamaan, Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Nabire, Thoepilus B, menyampaikan bahwa togel dan miras merupakan penyakit sosial yang merusak kehidupan masyarakat. Ia mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut serta menekankan perlunya penindakan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menjadi pemodal atau “backing”.
“Tanpa penanganan yang menyeluruh hingga ke aktor utama, persoalan ini akan terus berulang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire, Karel Misiro, menilai fenomena togel memiliki dampak kompleks, namun dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang mungkin ditimbulkan. Ia mengusulkan adanya kesepakatan lintas sektor serta pengawasan hingga tingkat bawah untuk mengendalikan aktivitas tersebut.
Dari pihak legislatif, Anggota DPRK Nabire Ellon Raiki menyampaikan bahwa secara prinsip, aktivitas perjudian termasuk togel tidak dibenarkan sesuai hukum yang berlaku. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri jaringan yang terlibat hingga ke akar permasalahan.
“Penanganan harus menyentuh pemodal dan pengendali, bukan hanya pelaku di lapangan,” tegasnya.
Ketua Komisi A DPRK Nabire, Karel Tabuni, juga menekankan bahwa persoalan togel dan miras telah nyata merusak kehidupan sosial masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, baik pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, maupun tokoh agama, guna merumuskan langkah konkret dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRK Nabire, Dina Misiro, turut menyoroti maraknya kegiatan “party” di kalangan anak muda yang identik dengan konsumsi miras dan kerap berujung pada gangguan keamanan. Ia meminta aparat terkait untuk menertibkan aktivitas tersebut secara tegas.
Sementara itu, Lurah Oyehe, Yonatan Marey, meminta kejelasan sikap pemerintah dan aparat hukum terkait status aktivitas perjudian yang berkembang di masyarakat, serta menyoroti adanya indikasi praktik serupa di kawasan pertokoan.
Hal senada disampaikan Lurah Karang Tumaritis yang menegaskan bahwa mayoritas masyarakat sebenarnya tidak terlibat dalam aktivitas togel dan menginginkan lingkungan yang aman.
Rapat dengar pendapat ini menghasilkan kesimpulan awal bahwa diperlukan langkah tegas, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait. DPRK Nabire berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat melalui rekomendasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian.
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah terciptanya keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Nabire.
