Bupati Mimika Dinilai Langgar Koordinasi, DPR Papua Tengah Angkat Suara Soal Dividen Freeport

- Penulis

Kamis, 27 November 2025 - 11:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Anggota DPR Papua Tengah, Thobias Bagubau, S.IP mengingatkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, agar berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, terkait pembahasan dividen PT Freeport Indonesia (PTFI).

 

Peringatan itu disampaikan Thobias menyusul pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Papua Divestasi Mandiri pada Rabu (26/11/2025), yang membahas tindak lanjut kepemilikan dan dividen saham PTFI. Menurutnya, Bupati Mimika terkesan mengambil langkah sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Selaku Anggota DPR Papua Tengah, saya menegaskan agar Bupati Mimika menghargai dan berkoordinasi baik dengan Gubernur Papua Tengah,” ujar Thobias Bagubau saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/11/2025).

 

Ia menjelaskan, Kabupaten Mimika berada dalam wilayah pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Provinsi baru itu beribu kota di Nabire dan mencakup delapan kabupaten, termasuk Mimika.

 

Oleh karena itu, Thobias menegaskan bahwa seluruh urusan terkait kepemilikan saham dan dividen Freeport yang beroperasi di Tembagapura harus melibatkan pemerintah provinsi, baik gubernur maupun DPR Papua Tengah.

Baca Juga:  Ini Klarifikasi Langsung Dari Calon Wakil Bupati Nabire AGUS SUPRAYITNO Nomer Urut 1

 

“Ini menyangkut pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah secara khusus dan Tanah Papua secara umum. Karena itu, gubernur wajib dilibatkan,” tegasnya.

 

Selain itu, Thobias meminta pemerintah pusat menghormati kewenangan provinsi-provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua. Ia juga mendorong koordinasi antargubernur agar tidak terjadi miskomunikasi.

 

“Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk harus menghargai apa yang sudah ditetapkan dalam UU. Koordinasi antargubernur penting untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan aturan,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Tengah supaya menaati regulasi serta tidak mengikuti kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan orang asli Papua.

 

“Saya melihat ada kepentingan tertentu yang mencoba merusak hubungan baik antarprovinsi di Tanah Papua. Karena itu, mari kita saling berkoordinasi dengan baik dan bersama-sama membangun Tanah Papua,” ujar Thobias Bagubau.

Berita Terkait

Komisi I DPR Papua Tengah Tegaskan Mimika Berada di Papua Tengah, Bukan Lagi Papua
Persiapan Mubes Masyarakat Madura Jawa dan Pasundan Papua Tengah Semakin Matang
Musda I BPD HIPMI Papua Tengah Resmi Digelar, Yoti Gire Terpilih sebagai Ketua BPD HIPMI Papua Tengah
Polres Nabire Ingatkan Pedagang: Beras SPHP Wajib Dijual Sesuai HET
Gubernur Papua Tengah Dorong HIPMI Jadi Motor Kebangkitan Pengusaha Muda
Ketua Caretaker Papua Tengah, Sucianti Suaib Saenong, Tinjau Langsung Persiapan Musda I BPD HIPMI Papua Tengah
Kepala suku besar meepago Melkias Keiya Tegaskan Kedaulatan Adat Tidak Boleh Diintervensi Pemerintah.
Menjelang Musda I, Tim Caretaker BPD HIPMI Papua Tengah dan Caketum HIPMI PT Audiensi dengan Gubernur Papua Tengah
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 27 November 2025 - 11:54

Komisi I DPR Papua Tengah Tegaskan Mimika Berada di Papua Tengah, Bukan Lagi Papua

Kamis, 27 November 2025 - 11:47

Bupati Mimika Dinilai Langgar Koordinasi, DPR Papua Tengah Angkat Suara Soal Dividen Freeport

Kamis, 27 November 2025 - 06:31

Persiapan Mubes Masyarakat Madura Jawa dan Pasundan Papua Tengah Semakin Matang

Rabu, 26 November 2025 - 10:58

Musda I BPD HIPMI Papua Tengah Resmi Digelar, Yoti Gire Terpilih sebagai Ketua BPD HIPMI Papua Tengah

Rabu, 26 November 2025 - 10:50

Polres Nabire Ingatkan Pedagang: Beras SPHP Wajib Dijual Sesuai HET

Rabu, 26 November 2025 - 04:13

Ketua Caretaker Papua Tengah, Sucianti Suaib Saenong, Tinjau Langsung Persiapan Musda I BPD HIPMI Papua Tengah

Rabu, 26 November 2025 - 03:27

Kepala suku besar meepago Melkias Keiya Tegaskan Kedaulatan Adat Tidak Boleh Diintervensi Pemerintah.

Selasa, 25 November 2025 - 08:53

Menjelang Musda I, Tim Caretaker BPD HIPMI Papua Tengah dan Caketum HIPMI PT Audiensi dengan Gubernur Papua Tengah

Berita Terbaru