Paniai, Papua Tengah papedenews.com Dewan Hukum Adat Paniai Barat bersama warga setempat mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai segera mengambil langkah darurat menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana longsor dan banjir bandang di wilayah Paniai Barat, Obano.
Musibah alam yang terjadi beberapa waktu terakhir telah menyebabkan jalur transportasi darat Nabire–Paniai lumpuh total. Ditambah dengan intensitas hujan tinggi yang terus-menerus, kondisi ini semakin mempersulit akses ekonomi masyarakat, terutama para petani ubi yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan pangan warga.
“Tanaman ubi sebagai makanan pokok masyarakat kini terancam gagal panen. Jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah, bukan hanya krisis pangan, tapi juga ancaman kelaparan nyata akan dihadapi warga,” ujar Kepala Suku Besar Paniai Barat.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dewan Adat menekankan pentingnya pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, sagu, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga meminta perhatian serius dari dinas-dinas terkait, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, serta BPBD.
Selain jalur darat yang sulit diakses, tokoh adat juga mengusulkan agar bantuan dapat dikirimkan melalui jalur udara menggunakan pesawat, mengingat kondisi darurat yang tidak memungkinkan distribusi logistik dengan transportasi darat.
“Pengamatan kami menunjukkan jalan darat lumpuh, hujan terus turun, dan ekonomi masyarakat melemah. Karena itu, langkah cepat berupa pengadaan logistik dan penyaluran bantuan lewat udara sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Tak hanya krisis pangan, masyarakat Paniai Barat juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar lain, khususnya listrik. Hingga kini, wilayah mereka masih hidup tanpa jaringan listrik meski sudah puluhan tahun merdeka.
“Warga sudah lama hidup tanpa listrik, tetapi pemerintah daerah terkesan santai dan tidak ada keputusan nyata. Kami minta agar Pemda segera turun tangan dan menuntaskan masalah ini, setidaknya membangun jaringan sekitar 10 kilometer dari perbatasan Dogiyai menuju Paniai,” tambah tokoh adat.
Melihat situasi darurat ini, Dewan Hukum Adat Paniai Barat menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan nyata, demi menyelamatkan masyarakat dari ancaman kelaparan, krisis ekonomi, serta keterisolasian akses transportasi dan listrik.
