Wagub Papua Tengah, Deinas Geley, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2025 ya

- Penulis

Rabu, 27 Agustus 2025 - 06:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kendari Papedanews.com Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, pada 26–28 Agustus 2025. Forum strategis ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”.

Kehadiran Wakil Gubernur Papua Tengah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi yang berpihak pada kepastian hukum, iklim investasi, dan pembangunan yang berkeadilan. Produk hukum daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi fondasi penting yang menentukan arah kebijakan pembangunan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Momentum rapat koordinasi ini semakin bermakna dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Langkah tersebut menjadi simbol sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis regulasi yang sehat dan transparan.

Baca Juga:  Klarifikasi Manajemen Café Star Terkait Dugaan Permainan Nota Pembayara

 

Wakil Gubernur Deinas Geley menilai bahwa Papua Tengah membutuhkan produk hukum daerah yang adaptif dan progresif agar potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat dikelola secara maksimal. Menurutnya, iklim investasi yang kondusif tidak hanya akan menghadirkan lapangan kerja baru, tetapi juga mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah yang selaras dengan Asta Cita nasional.

 

Lebih jauh, Rakornas ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antar pemerintah daerah dalam membangun instrumen hukum yang tidak tumpang tindih, berpihak pada kepastian usaha, sekaligus tetap menjaga kearifan lokal. Papua Tengah, dengan berbagai tantangan dan peluangnya, diharapkan dapat menjadi contoh daerah baru yang berani melahirkan kebijakan hukum progresif untuk masa depan masyarakatnya.

Berita Terkait

Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.
Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai
Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua
Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!
Wakil Ketua DPRK Nabire Bantu SD YPK Moor dan Serap Aspirasi Sekolah
Kerusuhan di Stadion Papua Bangkit, Puluhan Kendaraan dan HP Anggota Polisi Dilaporkan Hilang dan Terbakar
Gubernur Papua Tengah Siap Tertibkan Kegiatan Tambang Ilegal
Resahkan Warga, Aksi Konvoi Kelulusan Pelajar Dihentikan Polres Nabire
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 19:07

Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.

Senin, 18 Mei 2026 - 18:59

Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:20

Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua

Senin, 11 Mei 2026 - 14:36

Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!

Sabtu, 9 Mei 2026 - 07:56

Wakil Ketua DPRK Nabire Bantu SD YPK Moor dan Serap Aspirasi Sekolah

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:50

Gubernur Papua Tengah Siap Tertibkan Kegiatan Tambang Ilegal

Senin, 4 Mei 2026 - 13:47

Resahkan Warga, Aksi Konvoi Kelulusan Pelajar Dihentikan Polres Nabire

Kamis, 30 April 2026 - 01:49

DPRK Nabire Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Penertiban Togel dan Miras, Tokoh Adat hingga Gereja Desak Penindakan Tegas

Berita Terbaru