Mr Lee Warga negara asing biang kerok perusak hutan, pemilik hak Ulayat di bodohi

- Penulis

Minggu, 22 Februari 2026 - 02:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Nabire Papua Tengah Papedanews.com Aktivitas pertambangan emas diduga ilegal di kawasan Kilo 100 Kiri, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aktivitas tersebut diduga dimiliki dan dikendalikan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) bernama MR LEE.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan sejumlah sumber, aktivitas tambang tersebut tidak hanya beroperasi di satu titik, melainkan telah berkembang menjadi lebih dari tiga lokasi berbeda yang tersebar di beberapa kilometer kawasan pertambangan di wilayah Nabire.

 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan ini disebut-sebut menggunakan alat berat dan melibatkan sejumlah pekerja yang melakukan aktivitas pengerukan secara intensif. Masyarakat setempat mengaku resah karena aktivitas tersebut dinilai semakin masif dan berlangsung tanpa transparansi terkait perizinan maupun legalitas operasionalnya.

Baca Juga:  Anggota Terpilih DPRP PAPUA TENGAH BEKIES SONNY KOGOYA ,S,KM.,M.KP , Menghimbau Kepada Pimpinan Daerah Atau Perangkat Daerah (OPD) Di 8 Kabupaten Agar Tidak Melakukan Pelelangan Barang Dan Jasa Sebelum Pelantikan Pimpinan Daerah Terpilih

 

Lebih jauh, beredar dugaan adanya keterlibatan oknum aparat kepolisian yang disebut-sebut turut membekingi atau terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut. Dugaan ini memicu pertanyaan publik mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait status legalitas tambang yang diduga milik MR LEE tersebut maupun klarifikasi terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat.

 

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan penelusuran serta penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum. Transparansi dan komitmen penegakan hukum dinilai penting demi menjaga stabilitas keamanan serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Nabire.

 

Tim media masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan resmi dan berimbang.

Berita Terkait

Papan Satgas PKH Dicabut, Salib Merah dan Penanda Adat Berdiri di Siriwo–Dipa
Pejabat Asal Deiyai Gelar Rapat Persiapan Penyambutan Kunker Gubernur Papua Tengah
DPRPT Memanggil, Satgas PKH dan BIM Tak Datang: Ada Apa dengan Suara Rakyat Papua Tengah?
Soliditas ASN Dogiyai Kunci Sukses Penyambutan Gubernur Papua Tengah
Kasus Skabies dan Pioderma Meningkat di Mewoluk, Dinkes Papua Tengah Turunkan Tim dan Kirim Obat
Secangkir Kopi, Sejuta Inspirasi: Wartawan Nabire Bertukar Pikiran di Cafe DC
Masyarakat Makimi Datangi DPR RI dan DPD RI, Minta Penertiban Satgas PKH Dievaluasi dan Tak Abaikan Ruang Hidup Warga
Meki Nawipa Taruh Masa Depan Papua Tengah di Pendidikan, Rp56 Miliar untuk Pengembangan Sekolah Papua Harapan
Berita ini 169 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 14:10

Papan Satgas PKH Dicabut, Salib Merah dan Penanda Adat Berdiri di Siriwo–Dipa

Jumat, 4 September 2026 - 07:56

Pejabat Asal Deiyai Gelar Rapat Persiapan Penyambutan Kunker Gubernur Papua Tengah

Kamis, 3 September 2026 - 10:19

DPRPT Memanggil, Satgas PKH dan BIM Tak Datang: Ada Apa dengan Suara Rakyat Papua Tengah?

Rabu, 2 September 2026 - 11:22

Soliditas ASN Dogiyai Kunci Sukses Penyambutan Gubernur Papua Tengah

Rabu, 2 September 2026 - 01:40

Kasus Skabies dan Pioderma Meningkat di Mewoluk, Dinkes Papua Tengah Turunkan Tim dan Kirim Obat

Jumat, 28 Agustus 2026 - 11:27

Masyarakat Makimi Datangi DPR RI dan DPD RI, Minta Penertiban Satgas PKH Dievaluasi dan Tak Abaikan Ruang Hidup Warga

Jumat, 28 Agustus 2026 - 02:12

Meki Nawipa Taruh Masa Depan Papua Tengah di Pendidikan, Rp56 Miliar untuk Pengembangan Sekolah Papua Harapan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:26

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Lakukan Monev Implementasi ILP pada 8 Puskesmas Lokus Provinsi Papua Tengah

Berita Terbaru