Nabire Papua Tengah papedanews.com Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua Tengah, Fransiskus Magai, S.Pi., yang juga Ketua Fraksi Gabungan Papua Tengah Terang, membantah informasi yang beredar dengan mengatasnamakan anggota Banggar. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi oleh anggota maupun lembaga Banggar DPR Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fransiskus Magai sebagai bagian dari klarifikasi terhadap informasi yang sebelumnya beredar di sejumlah media dan menyebut nama maupun sikap anggota Banggar DPR Papua Tengah.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fransiskus, setelah dilakukan pengecekan secara internal di Banggar, tidak ada satu pun anggota yang mengaku sebagai sumber pernyataan tersebut. Karena itu, ia menilai informasi yang mengatasnamakan Banggar tersebut tidak benar.
“Tidak ada satu pun anggota Banggar yang menyatakan informasi tersebut. Jadi saya garis bawahi bahwa informasi itu adalah informasi bohong,” tegas Fransiskus Magai.
Ia menduga terdapat pihak tertentu yang sengaja memainkan isu tersebut untuk membenturkan lembaga legislatif dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, jika informasi semacam itu terus dibiarkan tanpa klarifikasi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu hubungan kerja antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan pembangunan daerah.
Fransiskus menilai informasi yang tidak memiliki sumber jelas juga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara DPR Papua Tengah dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Kita menilai ada oknum tertentu yang bermain di belakang dan berusaha membenturkan lembaga legislatif dengan pemerintah. Padahal, secara resmi tidak pernah ada anggota Banggar yang mengeluarkan pernyataan seperti itu,” katanya.
Lebih lanjut, **Ketua Fraksi Gabungan Papua Tengah Terang, Fransiskus Magai, S.Pi, menegaskan bahwa DPR Papua Tengah tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, menurutnya, hubungan kerja antara DPR Papua Tengah dan pemerintah daerah harus tetap dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi demi kepentingan masyarakat Papua Tengah.
Fransiskus juga menyoroti penyebaran informasi yang tidak mencantumkan identitas media, redaksi, narasumber maupun alamat kantor secara jelas. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian publik agar masyarakat tidak mudah menerima informasi yang belum terverifikasi.
Karena itu, ia mengajak masyarakat Papua Tengah untuk lebih kritis dalam menerima informasi di era digital. Masyarakat diminta memeriksa sumber berita serta melakukan konfirmasi kepada lembaga atau pihak yang disebut dalam sebuah pemberitaan.
“Kita hidup di zaman digital. Masyarakat harus cerdas. Kalau sebuah informasi tidak jelas siapa redaksinya, siapa pimpinan medianya, di mana kantornya, dan siapa narasumbernya, tentu harus kita pertanyakan,” ujarnya.
Menurut Fransiskus, masyarakat juga perlu membandingkan informasi yang beredar dengan klarifikasi resmi dari lembaga terkait sebelum mengambil kesimpulan maupun menyebarluaskan informasi tersebut.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan maupun hubungan kelembagaan di Papua Tengah.
“Kami berharap masyarakat jangan terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Mari kita bersama-sama menjaga suasana agar pemerintah dapat fokus menjalankan pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” katanya.
Fransiskus Magai menegaskan, DPR Papua Tengah tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara kritis sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat Papua Tengah.
