Nabire, Papua Tengah papedanews.com Suasana panas terjadi di depan Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah pada Rabu (22/10/2025) siang. Dalam wawancara langsung dengan awak media, Monalisa Yoweni, kontraktor perempuan asli Papua, meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Monalisa menyebut aksi demo yang dilakukan pihaknya pekan lalu bukan tanpa alasan. Itu adalah bentuk protes keras atas ketidakadilan dalam pembagian proyek penunjukan langsung (PL) tahun 2025, di mana para kontraktor OAP sama sekali tidak diberdayakan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ini kontraktor orang asli Papua, tapi tidak pernah diberdayakan. Kata Bapak Sekda, pemerintah provinsi tidak bisa mengakomodir kami karena sudah tidak ada instruksi dari gubernur Papua Tengah. Tapi nyatanya, proyek-proyek itu justru jatuh ke tangan tim sukses dan relawan,”
Ia menuturkan, hasil komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR hanya menambah kekecewaan. Kepala dinas menyebut dirinya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan karena semua harus menunggu instruksi gubernur.
“Kalau begitu, di mana hati nurani Bapak Gubernur terhadap kami orang Papua? Kami ini juga rakyatnya, kami ini pembayar pajak negara!” ujarnya
Monalisa membeberkan, para kontraktor OAP sebenarnya memiliki perusahaan resmi yang telah diverifikasi oleh dinas terkait. Namun meski begitu, mereka tetap tak diberi kesempatan mengelola proyek-proyek yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Dana Otsus itu bukan milik relawan. Itu uang ganti darah, uang ganti merdeka. Kami orang Papua punya hak di situ. Tapi kenapa kami malah disingkirkan?”
Lebih jauh, Monalisa menilai praktik semacam ini telah menyalahi semangat Otsus yang sejatinya diperuntukkan bagi pemberdayaan orang asli Papua.
“Kami sudah dua kali kirim surat audiensi ke gubernur, tapi tidak pernah direspons. Kalau kami pengusaha asli Papua saja sudah morat-marit, bagaimana dengan mama-mama penjual pinang di pasar? Pasti lebih susah lagi,” tambahnya
Ia juga menyerukan agar Gubernur Papua Tengah segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan porsi khusus kepada pengusaha OAP dalam proyek-proyek pemerintah, agar ke depan tidak ada lagi diskriminasi atau ketimpangan.
“Kami tidak minta belas kasihan, kami minta keadilan. Keluarkan Pergub supaya kami tidak terus datang tiap tahun seperti pengemis. Kami mau ada kepastian hukum untuk hidup kami di tanah sendiri,” tegasnya
Monalisa menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak hanya berbicara soal kesejahteraan orang Papua di atas kertas, tapi juga membuktikannya dalam tindakan nyata.
“Tolong, jangan bunuh semangat kami dengan janji. Kami ini bukan pengemis, kami pembayar pajak negara,” pungkasnya dengan nada tajam sebelum meninggalkan lokasi.
