Timika Papua Tengah papedanews.com Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Meki Nawipa dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis (30/7/2026).
Meki menilai pelaksanaan Otsus Jilid II menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan Papua. Kebijakan tersebut telah memiliki landasan perencanaan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Papua 2022–2041
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arah pembangunan itu kemudian diperkuat melalui peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029
Menurut Meki, RAPPP harus mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
“Percepatan pembangunan di Tanah Papua hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Papua memiliki kondisi geografis, sosial, budaya dan tingkat kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Karena itu, pelaksanaan program tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam.
Meki juga mendorong agar perencanaan pembangunan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat diukur dampaknya dan tidak berhenti pada tataran administratif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Papua juga harus dilihat dari meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
Dialog strategis tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua dalam menyatukan prioritas pembangunan.
Meki Nawipa optimistis RAPPP 2025–2029 dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong lompatan pembangunan Papua asalkan dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan koordinasi dan komitmen bersama.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan momentum Otsus Jilid II sebagai kesempatan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanah Papua.
