Nabire Papua Tengah Papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang berlangsung di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Nabire, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Tumiran, S.Sos., M.AP, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah atas kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas ASN melalui sertifikasi kompetensi.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Gubernur, implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menjadi landasan penting bagi setiap pelaku pengadaan untuk memiliki kompetensi yang sesuai standar nasional. Dengan demikian, seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Sebagai provinsi yang masih berkembang, Papua Tengah membutuhkan semakin banyak aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Sertifikasi ini merupakan investasi penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Tumiran.
Sebanyak 47 ASN mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 pada 24 Juli 2026, sedangkan 13 ASN dijadwalkan mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C pada 25 Juli 2026.
Gubernur menegaskan bahwa sertifikasi bukan hanya tentang memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga membangun tanggung jawab profesional dalam memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti ujian dengan disiplin, menjunjung tinggi kejujuran, serta terus meningkatkan kemampuan sebagai aparatur yang profesional dan berintegritas.
Selain itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk terus memperluas pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi bagi ASN, sekaligus memperkuat sinergi dengan LKPP guna menciptakan sistem pengadaan yang semakin berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semakin banyak ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional sehingga mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, akuntabel, dan menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah.
