Nabire Papua Tengah Papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang diikuti 61 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Nabire pada Jumat (24/7/2026) ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengadaan yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Martinus Agapa, SE., M.Ak., mengatakan peningkatan kompetensi ASN merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sesuai standar kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui uji kompetensi ini kami ingin memastikan aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memiliki kemampuan yang memadai sehingga mampu bekerja secara profesional, efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel,” ujar Martinus.
Ia menjelaskan, dari total 61 peserta, sebanyak 47 ASN mengikuti Uji Kompetensi PBJ Level 1, sedangkan 14 ASN mengikuti Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta menjalani serangkaian pengujian untuk mengukur kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi, serta keterampilan dalam melaksanakan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai standar nasional.
Menurut Martinus, ASN yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan aparatur yang profesional dan berintegritas, proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa terus meningkat sehingga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.
