Kepala Suku Besar Moni Imbau Warga Intan Jaya Tak Terlibat Aksi Demonstrasi 7 April

- Penulis

Sabtu, 5 April 2025 - 11:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Intan Jaya, Papedanews.com-
Kepala Suku Besar Moni Kabupaten Intan Jaya, Musa Kobogau, mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya, baik yang berada di wilayah Intan Jaya maupun yang berdomisili di Kabupaten Nabire, untuk tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi yang direncanakan akan berlangsung pada Senin, 7 April 2025, di depan Kantor DPRD Provinsi Papua Tengah.5 April 2025.

Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Musa Kobogau melalui sebuah video yang diterima awak media pada Sabtu, 5 April 2025, pukul 18.20 WIT. Dalam pernyataannya, ia merespons rencana aksi yang digagas oleh sejumlah mahasiswa bersama beberapa kelompok dan organisasi masyarakat, dengan tujuan menolak keberadaan PT Freeport Indonesia di wilayah Papua.

“Saya mengajak, dalam hal ini, seluruh masyarakat — khususnya masyarakat Kabupaten Intan Jaya — agar tidak bergabung atau melaksanakan aksi demo bersama pihak-pihak lain. Aksi tersebut tidak memenuhi syarat atau kriteria hukum karena tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari aparat keamanan,” tegas Musa Kobogau dalam video tersebut.

Sebagai langkah preventif, Musa Kobogau juga menyampaikan bahwa imbauan ini akan disampaikan kembali secara langsung dalam ibadah gabungan pada Minggu, 6 April 2025, bertempat di Gereja Kema Injili Indonesia (GKII) Gerbang Sadu. Ibadah ini akan dihadiri oleh jemaat dari 34 gereja yang tergabung di wilayah tersebut.

Imbauan ini merupakan bentuk komitmen Kepala Suku Besar Moni dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Intan Jaya. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk penyampaian aspirasi harus dilaksanakan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita semua menginginkan kedamaian dan ketertiban di tanah ini. Segala bentuk perjuangan harus dilakukan dalam koridor hukum dan etika yang benar,” ujar Musa Kobogau menutup pernyataannya

( papedanews )

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru