Nabire Papua Tengah papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mengintensifkan berbagai program untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.
Komitmen itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Implementasi Program Penanganan ATS, dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura pada 28–30 Mei 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, mengatakan penanganan ATS menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa terkendala kondisi geografis, ekonomi maupun latar belakang budaya.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendidikan adalah hak semua anak tanpa memandang kondisi geografis, ekonomi maupun latar belakang budaya. Karena itu kami terus mencari solusi yang tepat sesuai kondisi Papua Tengah,” ujar Nurhaidah.
Ia menjelaskan, di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan berbagai program strategis untuk memperluas akses pendidikan dan mencegah anak putus sekolah.
Program tersebut meliputi sekolah gratis bagi siswa SMP, SMA, SMK, dan SLB, bantuan pendidikan berpola asrama, Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), hingga penempatan Guru Mapega di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan bantuan pendidikan tinggi untuk memastikan peserta didik tetap melanjutkan pendidikan.
Pada 2025, Pemprov Papua Tengah membiayai operasional 132 SMA, SMK, dan SLB. Sementara pada 2026, cakupan program diperluas dengan menambahkan 148 SMP, sehingga total penerima manfaat mencapai lebih dari 53 ribu siswa.
Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik, pemerintah juga memperkuat distribusi guru di wilayah pedalaman. Sebanyak 274 Guru Mapega telah ditempatkan pada 2025 dan jumlahnya ditingkatkan menjadi 500 guru pada 2026.
Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga pengajar terus dilakukan melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga kompetensi guru di Papua Tengah semakin meningkat.
Berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, jumlah Anak Tidak Sekolah berhasil ditekan dari 205.764 anak pada 2024 menjadi 131.118 anak per April 2026.
Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun, jumlah ATS di Papua Tengah berkurang sekitar 74.646 anak, sebuah capaian yang menunjukkan efektivitas kolaborasi pemerintah bersama sekolah, yayasan pendidikan, dan berbagai mitra pembangunan.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah, sekolah, yayasan pendidikan dan seluruh mitra yang terlibat dalam percepatan penanganan ATS di Papua Tengah,” kata Nurhaidah.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen terus memperluas akses pendidikan yang merata hingga ke daerah terpencil. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak anak Papua Tengah kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal membangun masa depan daerah. (*)
