Nabire Papua Tengah Papedanews.com Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Tengah di parlemen, Sony Bekies Kogoya, merespons kritik yang disampaikan salah satu pihak yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau yang disebut “Partai Persatuan pembangunan” di Papua Tengah.
Sony menegaskan bahwa pihaknya mengetahui Ketua DPW PPP Papua Tengah adalah saudara Preny Anouw, yang menurutnya aktif bekerja dan terlibat langsung dalam proses pengusungan serta kampanye pada Pilkada lalu.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tahu siapa yang bekerja dari awal. Saudara Preny Anouw selaku Ketua DPW PPP Papua Tengah benar-benar turun dan berjuang bersama tim saat tahapan kampanye,” ujarnya.
Ia menyampaikan hal itu menyusul munculnya pernyataan atas nama saudara Nason Utii yang mengaku sebagai Ketua DPW PPP Papua Tengah sekaligus partai pengusung, lalu mengkritik kebijakan pemerintah terkait penempatan jabatan eselon di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Menurut Sony, kondisi internal PPP saat ini masih menghadapi dualisme kepemimpinan sehingga publik menjadi bingung.
“Masyarakat jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ketua DPW PPP di Papua Tengah? Saudara Preni Anouw atau saudara Nason Utii ? Jangan sampai mengatasnamakan partai pengusung untuk menyerang pemerintah,” tegasnya.
Sony juga menegaskan bahwa partai-partai pengusung gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah terdiri dari PDIP, PAN, PKN, PBB, dan PPP.
Namun, ia menekankan bahwa Ketua DPW PPP yang mereka kenal dan bekerja dalam pengusungan adalah Preni Anouw, bukan Nason Utii .
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemerintahan Meki Nawipa dan wakil gubernur baru memulai masa kerja. Saat ini, pemerintah tengah meletakkan fondasi awal melalui formulasi program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini baru tahap awal. Pemerintah sedang merancang dan menata. Kami sebagai partai pengusung terus mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan,” katanya.
Terkait penempatan jabatan eselon, Sony menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan gubernur sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta semua pihak tidak terburu-buru mengkritik sebelum melihat hasil kerja pemerintahan secara utuh.
Ia bahkan menyarankan agar evaluasi dilakukan secara proporsional pada 2027 atau 2028, ketika program sudah berjalan dan hasilnya dapat diukur.
“Kalau nanti program tidak berjalan, silakan kritik. Itu wajar dalam demokrasi. Tetapi sekarang ini masih formulasi awal. Jangan setiap saat mengkritik dengan mengatasnamakan partai pengusung,” ujarnya.
Sony juga menyinggung dinamika politik Pilkada sebelumnya. Ia menyebut bahwa pihak yang kini mengkritik merupakan lawan politik dalam kontestasi lalu.
Karena itu, ia meminta semua pihak bersikap dewasa dan tidak memanfaatkan momentum politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
“Kita jaga Papua Tengah bersama. Stabilitas politik penting agar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bisa berjalan baik. Jangan membangun opini yang membuat masyarakat bingung,” pungkasnya.
