Nabire Papua Tengah papedanews.com Ketua Komisi II DPR Papua Tengah, Paulus Mote, melontarkan kecaman keras atas maraknya pembongkaran dan pembukaan jalan baru di delapan kabupaten tanpa prosedur yang jelas. Menurutnya, tindakan itu bukan sekadar proyek pembangunan — melainkan penghancuran terencana terhadap lingkungan hidup yang akan membayar mahal generasi mendatang
“Cukup! Tidak boleh lagi ada keputusan pembangunan jalan yang diambil sendiri-sendiri tanpa keterbukaan. Kalau proyek itu berpotensi merusak lingkungan, wajib melalui kajian AMDAL dan melibatkan masyarakat,” tegasnya
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa pembongkaran yang berlangsung masif menggerus habitat flora dan fauna endemik Papua Tengah, merusak sumber mata pencaharian masyarakat adat, dan mengikis kualitas hidup yang selama ini masih terlindungi. “Kita tidak sedang berbicara soal urusan teknis semata — ini soal kelangsungan hidup ekosistem dan hak generasi mendatang,” ujarnya.
Paulus menuntut langkah konkret:
Moratorium sementara atas pembongkaran jalan baru sampai kajian lingkungan lengkap disajikan;
Sosialisasi publik yang transparan dan keterlibatan penuh masyarakat terdampak;
Audit lingkungan dan tata ruang terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan;
Sanksi administratif kepada pihak yang mengabaikan kewajiban hukum dan prosedur lingkungan.
Ia juga menegaskan bahwa AMDAL bukan pilihan kosong: ia adalah kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 2012, dan Permen LHK No. 4 Tahun 2021. “Jika kita mengabaikan aturan itu, kita sedang menukar masa depan dengan proyek jangka pendek. Siapa yang mau bertanggung jawab pada anak cucu kita?” tegasnya.
Penutup pesan Paulus menyuarakan peringatan keras bagi para kepala daerah: bangunlah dengan hati nurani dan tanggung jawab ekologis — bukan atas nama kecepatan atau kepentingan sesaat. “Alam memberi kita kehidupan dan keindahan; merusaknya berarti merampas masa depan. Pemerintah wajib menjaga, bukan menghancurkan,” tutupnya.
