Vakum Kepemimpinan HIPMI Papua Tengah Dinilai Hambat Kemajuan Ekonomi Lokal

- Penulis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 08:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Intan Jaya, Papua Tengah papedanews.com  Proses Musyawarah Daerah (MUSDA) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Papua Tengah hingga kini masih terkendala akibat belum terbentuknya kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) atau karateker di wilayah tersebut. Kondisi ini menuai keprihatinan dari Laurensius Zonggonau, SH., M.IP, mantan pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten Intan Jaya dan panitia Musyawarah Cabang (MUSCAB) 8 Kabupaten yang dilantik pada 10 Februari 2025.

Zonggonau menegaskan bahwa ketiadaan kepemimpinan regional HIPMI Papua Tengah menghambat kolaborasi antara pengusaha muda lokal dengan pusat, padahal provinsi baru ini memiliki potensi ekonomi besar, seperti sektor pertambangan emas dan agroindustri .

 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

*Akar Permasalahan dan Dampaknya*

1.Vakumnya Kepengurusan BPD HIPMI Papua Tengah

Sejak pemekaran Provinsi Papua Tengah, proses pembentukan BPD HIPMI sebagai karateker belum terlaksana. Padahal, MUSDA seharusnya menjadi forum penentuan kepemimpinan baru periode 2025-2028, sebagaimana telah dilakukan di Papua dan Papua Selatan .

 

2. Hambatan Program Strategis

Tanpa BPD, program seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, dan akses pembiayaan terhambat. Padahal, HIPMI Pusat telah menargetkan penguatan ekonomi berbasis lokal, termasuk di Papua Tengah .

Baca Juga:  Kapolres Nabire; mengedepankan pendekatan persuasif menghadapi aksi pencaker kode R

 

3. Regenerasi Kepemimpinan OAP

Zonggonau menyesalkan hilangnya momentum untuk memastikan keterlibatan pengusaha muda asli Papua (OAP) dalam kepengurusan, yang sejalan dengan semangat otonomi daerah .

 

*Harapan dan Solusi*

Zonggonau mendorong percepatan pembentukan BPD HIPMI Papua Tengah dengan langkah:

– *Koordinasi dengan HIPMI Pusat*: Meminta intervensi BPP HIPMI untuk memfasilitasi MUSDA darurat, mengingat provinsi baru ini masih dalam masa transisi .

– *Sinergi Antar-Kabupaten*: Mengonsolidasikan tujuh BPC yang telah dilantik (Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya) sebagai basis kaderisasi .

– *Fokus pada Potensi Lokal*: Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertambangan dan agroindustri dengan dukungan pemerintah daerah .

 

*Penutup*

Vakumnya kepemimpinan HIPMI Papua Tengah menjadi ujian bagi konsolidasi pengusaha muda di wilayah pemekaran. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan memperlebar ketertinggalan pembangunan ekonomi berbasis lokal.

 

Papedanews

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 189 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru