Vakum Kepemimpinan HIPMI Papua Tengah Dinilai Hambat Kemajuan Ekonomi Lokal

- Penulis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 08:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Intan Jaya, Papua Tengah papedanews.com  Proses Musyawarah Daerah (MUSDA) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Papua Tengah hingga kini masih terkendala akibat belum terbentuknya kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) atau karateker di wilayah tersebut. Kondisi ini menuai keprihatinan dari Laurensius Zonggonau, SH., M.IP, mantan pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten Intan Jaya dan panitia Musyawarah Cabang (MUSCAB) 8 Kabupaten yang dilantik pada 10 Februari 2025.

Zonggonau menegaskan bahwa ketiadaan kepemimpinan regional HIPMI Papua Tengah menghambat kolaborasi antara pengusaha muda lokal dengan pusat, padahal provinsi baru ini memiliki potensi ekonomi besar, seperti sektor pertambangan emas dan agroindustri .

 

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

*Akar Permasalahan dan Dampaknya*

1.Vakumnya Kepengurusan BPD HIPMI Papua Tengah

Sejak pemekaran Provinsi Papua Tengah, proses pembentukan BPD HIPMI sebagai karateker belum terlaksana. Padahal, MUSDA seharusnya menjadi forum penentuan kepemimpinan baru periode 2025-2028, sebagaimana telah dilakukan di Papua dan Papua Selatan .

 

2. Hambatan Program Strategis

Tanpa BPD, program seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, dan akses pembiayaan terhambat. Padahal, HIPMI Pusat telah menargetkan penguatan ekonomi berbasis lokal, termasuk di Papua Tengah .

Baca Juga:  DPRPT Tegaskan Komitmen Selamatkan Hak OAP Lewat Perdasus

 

3. Regenerasi Kepemimpinan OAP

Zonggonau menyesalkan hilangnya momentum untuk memastikan keterlibatan pengusaha muda asli Papua (OAP) dalam kepengurusan, yang sejalan dengan semangat otonomi daerah .

 

*Harapan dan Solusi*

Zonggonau mendorong percepatan pembentukan BPD HIPMI Papua Tengah dengan langkah:

– *Koordinasi dengan HIPMI Pusat*: Meminta intervensi BPP HIPMI untuk memfasilitasi MUSDA darurat, mengingat provinsi baru ini masih dalam masa transisi .

– *Sinergi Antar-Kabupaten*: Mengonsolidasikan tujuh BPC yang telah dilantik (Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya) sebagai basis kaderisasi .

– *Fokus pada Potensi Lokal*: Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertambangan dan agroindustri dengan dukungan pemerintah daerah .

 

*Penutup*

Vakumnya kepemimpinan HIPMI Papua Tengah menjadi ujian bagi konsolidasi pengusaha muda di wilayah pemekaran. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan memperlebar ketertinggalan pembangunan ekonomi berbasis lokal.

 

Papedanews

Berita Terkait

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”
Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik
Rp250 Juta Diduga Ditawarkan Satgas PKH, Ada Apa di KM 102 Sriwo?
Dua Tahun Kasus RSUD Nabire Tak Kunjung Terungkap, Publik Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Nabire
Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi
Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo
Berita ini 190 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:07

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:04

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 09:07

Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:49

Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik

Minggu, 9 Agustus 2026 - 06:00

Dua Tahun Kasus RSUD Nabire Tak Kunjung Terungkap, Publik Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Nabire

Selasa, 4 Agustus 2026 - 16:16

Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:46

Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo

Selasa, 4 Agustus 2026 - 06:29

Wakil ketua III DPRP ! Sony Bekies Kogoya Desak Penuntasan Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Soroti Kinerja BPKP dan Kejaksaan Nabire

Berita Terbaru