Serapan Anggaran Papua Tengah Belum Merata, OPD Diminta Percepat Realisasi Program

- Penulis

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire Papua Tengah papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengendalian program dan kegiatan menyusul realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar 43 persen.

Capaian tersebut menjadi perhatian Pemprov Papua Tengah karena tingkat realisasi anggaran antar-OPD masih belum merata. Kondisi ini dinilai perlu segera dievaluasi, terutama sebagai bahan persiapan penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, kepada awak media usai mengikuti Monitoring Meja Semester I Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di LPP RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Silwanus menjelaskan, secara keseluruhan realisasi APBD Papua Tengah berada pada kisaran 33,7 hingga 43 persen. Namun, angka tersebut belum menggambarkan kondisi seluruh perangkat daerah karena terdapat OPD yang telah mencapai realisasi di atas 50 persen, sementara lainnya masih berada di bawah 33 persen.

Baca Juga:  HUT Ke-4 Papua Tengah Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis, Warga Padati Lokasi Pemeriksaan

“Secara provinsi sudah mencapai 43 persen. Tetapi masih ada perangkat daerah yang sudah di atas 50 persen dan ada juga yang masih di bawah 33 persen. Ini yang harus kita lihat dan kita kawal bersama,” ujar Silwanus.

Ia meminta pimpinan OPD melakukan pengendalian secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pengukuran terhadap progres pekerjaan juga perlu dilakukan sejak awal agar pemerintah dapat mengetahui potensi hambatan sebelumnya.

Berita Terkait

Wakil Ketua I DPRK Nabire Dukung Evaluasi 6 IUP Sawit, Satgas PKH Diminta Kawal Penertiban”
Muhamad Irpan di Hadapan Dankorwil Satgas PKH Nabire: Saya Akui Kekeliruan dan Sampaikan Permohonan Maaf
Tak Ingin Tanah Adat Jadi Konflik, DKP KINGMI Soroti Pemasangan Senplat Satgas PKH
Gubernur Kunjungi Puskesmas Tenedagi Deiyai, Puji Semangat Pelayanan Tenaga Kesehatan
Koordinator BGN Nabire Klarifikasi Insiden Lantas di Kalibobo: Kendaraan Pribadi, Bukan Mobil Dinas
Gubernur Papua Tengah Tegaskan Isu Penutupan Aktivitas Dagang di Pantai Nabire adalah Hoaks
Papan Satgas PKH Dicabut, Salib Merah dan Penanda Adat Berdiri di Siriwo–Dipa
Pejabat Asal Deiyai Gelar Rapat Persiapan Penyambutan Kunker Gubernur Papua Tengah
Berita ini 8 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 15:58

Wakil Ketua I DPRK Nabire Dukung Evaluasi 6 IUP Sawit, Satgas PKH Diminta Kawal Penertiban”

Jumat, 11 September 2026 - 13:57

Muhamad Irpan di Hadapan Dankorwil Satgas PKH Nabire: Saya Akui Kekeliruan dan Sampaikan Permohonan Maaf

Rabu, 9 September 2026 - 03:57

Tak Ingin Tanah Adat Jadi Konflik, DKP KINGMI Soroti Pemasangan Senplat Satgas PKH

Selasa, 8 September 2026 - 02:49

Gubernur Kunjungi Puskesmas Tenedagi Deiyai, Puji Semangat Pelayanan Tenaga Kesehatan

Senin, 7 September 2026 - 10:21

Koordinator BGN Nabire Klarifikasi Insiden Lantas di Kalibobo: Kendaraan Pribadi, Bukan Mobil Dinas

Jumat, 4 September 2026 - 14:10

Papan Satgas PKH Dicabut, Salib Merah dan Penanda Adat Berdiri di Siriwo–Dipa

Jumat, 4 September 2026 - 07:56

Pejabat Asal Deiyai Gelar Rapat Persiapan Penyambutan Kunker Gubernur Papua Tengah

Kamis, 3 September 2026 - 10:19

DPRPT Memanggil, Satgas PKH dan BIM Tak Datang: Ada Apa dengan Suara Rakyat Papua Tengah?

Berita Terbaru