Nabire, Papua Tengah papedanews.com Polemik terkait pernyataan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN, Marsel Asyerem, mengenai kondisi dapur SPPG 01 Seriwini semakin memanas. Selain dinilai gegabah dan melampaui kewenangan, pernyataan tersebut kini mendapat bantahan tegas dari pihak mitra dapur yang menyebut adanya sejumlah informasi yang tidak sesuai fakta.
Mitra SPPG 01 Seriwini, Darna Damis, menegaskan bahwa kondisi di lapangan tidak seperti yang disampaikan oleh Korwil kepada media.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kami yang bekerja langsung tahu kondisi sebenarnya,” tegas Darna.
Terkait kondisi dapur yang disebut kosong, Darna menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena relawan telah bekerja sejak pagi hari.
“Relawan sudah standby dari pagi. Sekitar pukul setengah tiga, sebagian pulang untuk istirahat dan makan. Jadi bukan berarti dapur tidak beroperasi,” jelasnya.
Darna juga membantah pernyataan terkait tidak disalurkannya paket Ramadan di SD Inpres Seriwini. Menurutnya, penyaluran telah dikoordinasikan dengan pihak sekolah.
“Kami sudah komunikasi dengan kepala sekolah. Penyaluran dijadwalkan tanggal 30 karena siswa sudah banyak yang libur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Darna turut menanggapi isu tidak hadirnya Kepala SPPG (KASPPG). Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut memang benar adanya, namun disebabkan karena yang bersangkutan sedang menjalani pengobatan jalan di Makassar.
“Memang benar KASPPG tidak berada di tempat, karena sedang berobat jalan di Makassar,” ungkapnya.
Sementara itu, Korwil Marsel Asyerem sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah ada koordinasi terkait keberangkatan KASPPG untuk berobat ke Makassar. Pernyataan ini pun dibantah oleh pihak mitra.
Darna menjelaskan bahwa keterlambatan dan kondisi KASPPG sebenarnya telah disampaikan secara internal.
“Dari penyampaian KASPPG kepada kami, keterlambatan terjadi karena menunggu hasil laboratorium dari dokter. Dan itu sudah diinformasikan dalam grup BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan, informasi tersebut telah disampaikan dalam grup internal yang beranggotakan unsur pimpinan dan struktur BGN Papua Tengah, mulai dari KPPG, KAREG, WAKAREG, KORWIL, KORCAM hingga KASPPG.
Dengan adanya fakta ini, pernyataan Korwil yang menyebut tidak ada koordinasi dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
Selain itu, pernyataan Korwil yang sempat menyinggung dugaan pelanggaran, termasuk tumpahan kecap di kendaraan operasional MBG hingga rencana penindakan tegas dan penutupan dapur, juga dinilai tidak memiliki dasar keputusan resmi.
Sejumlah pihak menilai, sebagai pejabat wilayah, Korwil seharusnya lebih berhati-hati dan tidak menyampaikan persoalan internal ke publik tanpa hasil audit maupun keputusan dari pimpinan.
“Kalau pernyataan itu tidak sesuai kapasitas dan fakta, tentu akan kami beritakan apa adanya. Publik berhak tahu kebenaran,” tegas salah satu sumber.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dinilai dapat merusak citra program SPPG serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Diharapkan seluruh pihak dapat menjaga profesionalitas, etika komunikasi, serta mengedepankan fakta sebelum menyampaikan informasi ke publik.
