Nabire Papua Tengah papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah menaruh perhatian serius terhadap tingginya angka pengangguran yang mencapai sekitar 14 ribu orang hingga akhir 2025. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Orang Asli Papua (OAP) agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai, di Nabire, Selasa (6/1/2026).
Frets menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Tengah, angka pengangguran berpotensi terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pelatihan keterampilan. Pelatihan tersebut mencakup bidang mekanik, pengelasan, komputer, menjahit berbasis teknologi, hingga keterampilan lain yang memiliki peluang besar di pasar kerja.
Program tersebut tidak hanya bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang siap diserap perusahaan, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Harapan kami, setelah mengikuti pelatihan, mereka tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga mampu membuka usaha sendiri dan menyerap tenaga kerja lainnya,” ujar Frets.
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Frets menegaskan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Papua Tengah. Perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut diharapkan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan kelapa sawit. Padahal, ribuan peluang kerja tersedia di sektor tersebut, namun jumlah pelamar dari masyarakat setempat masih relatif sedikit.
Karena itu, Frets mendorong adanya regulasi yang memberikan kepastian mengenai komposisi tenaga kerja lokal di setiap perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah. Menurutnya, porsi tenaga kerja lokal idealnya mencapai 80 hingga 90 persen, sehingga Orang Asli Papua dapat menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi di daerahnya sendiri.
Di sisi lain, ia menilai stabilitas keamanan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan investasi. Situasi keamanan yang kondusif akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Papua Tengah, yang pada akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Targetnya, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, masyarakat Papua memiliki kompetensi yang memadai sehingga mampu menempati posisi-posisi strategis di berbagai sektor pembangunan dan menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Frets. (*)
