Meki Nawipa Kutuk Kekerasan terhadap Warga Sipil, Kedepankan Dialog untuk Penyelesaian Konflik di Puncak

- Penulis

Sabtu, 18 April 2026 - 17:59

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PUNCAK JAYA PAPUA TENGAH PAPEDANEWS.COM Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Gubernur bersama rombongan mengunjungi para korban konflik yang tengah menjalani perawatan di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (17/4/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Meki Nawipa mengatakan pemerintah terus membangun komunikasi dengan masyarakat di wilayah terdampak sebagai bagian dari upaya memulihkan situasi keamanan dan memastikan penanganan korban berjalan maksimal.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, hasil komunikasi yang dilakukan menunjukkan satu kampung telah berangsur kondusif, sementara dua kampung lainnya masih dalam proses pendataan dan verifikasi jumlah korban serta kebutuhan masyarakat.

> **”Komunikasi dan dialog terus kami lakukan dengan masyarakat. Saat ini satu kampung sudah kondusif, sementara dua kampung lainnya masih dalam proses pendataan,”** ujar Meki Nawipa.

Selain membangun komunikasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Palang Merah Indonesia (PMI), tenaga kesehatan, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat pelayanan medis dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak.

Baca Juga:  Pemprov Papua Tengah Susun RPPLH 2026–2056, Meki Nawipa Tekankan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana membentuk tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya guna mempercepat penanganan dampak konflik, termasuk pembahasan penetapan status tanggap darurat apabila diperlukan.

Dalam kesempatan tersebut, Meki Nawipa menegaskan sikap Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mengecam setiap bentuk kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

> **”Kami mengutuk tindakan yang tidak presisi yang menyebabkan anak-anak dan perempuan menjadi korban. Dalam situasi apa pun, mereka tidak boleh terdampak,”** tegasnya.

Menurut Gubernur, keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap situasi. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, mengedepankan dialog, dan bersama-sama menciptakan ruang perdamaian demi melindungi masyarakat dari dampak konflik.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, tetapi harus dibarengi dengan komunikasi yang intensif, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta kolaborasi semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.

“Pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat, memastikan para korban mendapatkan penanganan yang layak, bantuan kemanusiaan tersalurkan, dan setiap langkah penyelesaian konflik dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga,” pungkas Meki Nawipa.

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 5 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru