Kisruh Pilkada Nabire: Insiden di TPS 11 Siriwini Memicu Ketegangan Oleh John Pakage

- Penulis

Rabu, 4 Desember 2024 - 08:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papedanews.com-
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Siriwini, Nabire, pada Rabu, 4 Desember 2024, kembali diwarnai insiden yang mencederai semangat demokrasi. Di tengah pelaksanaan PSU kedua, seorang anggota KPPS dilaporkan memukul saksi pasangan calon nomor urut satu di dalam TPS. Insiden tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga korban, meskipun tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian masih menunggu selesai perhitungan suara.

Selain tindakan anarkis tersebut, keributan juga terjadi akibat ketidakpuasan warga terhadap petugas TPS. Pada PSU pertama sebelumnya, telah ada kesepakatan bahwa jika PSU kedua dilakukan, petugas PPS dan KPPS akan diganti. Namun, saat PSU kedua berlangsung, petugas lama masih bertugas, memicu protes dari pemilih.

Situasi memanas ketika aparat kepolisian memberikan respons dengan melepaskan tembakan peringatan. Bunyi tembakan terdengar hingga ke rumah-rumah sekitar TPS, menambah ketegangan di wilayah tersebut. Salah seorang warga, Paula Pakage, yang merekam kejadian ini, dilaporkan dipaksa oleh aparat untuk dibawa ke Polres Nabire.

Insiden-insiden ini mencerminkan wajah demokrasi yang terkesan arogan dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Kecurangan dan konflik di TPS 11 Siriwini menambah panjang daftar permasalahan Pilkada Nabire yang diduga sarat dengan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Jika situasi ini tidak ditangani dengan serius, besar kemungkinan Pilkada Nabire akan menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh kabupaten, seperti yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena.

Di Wamena, tiga anggota komisioner KPU dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelanggaran, dan Pilkada di sana harus diulang secara total. Kasus Nabire mengindikasikan skenario serupa, di mana keadilan pemilu hanya bisa ditegakkan melalui langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Demokrasi semestinya menjadi ajang ekspresi kebebasan rakyat, bukan alat untuk membungkam suara-suara yang berbeda. Upaya untuk menegakkan keadilan Pilkada Nabire harus menjadi prioritas semua pihak, demi masa depan yang lebih baik bagi kabupaten ini.

( Papedanews )

Berita Terkait

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Ketua DPW PAN Papua tengah Apresiasi dan ucapakan selamat kepada wakil bupati Nduga periode 2026-2031
Musda Berlangsung Damai, DPW Papua Tengah Resmi Ajukan Nama Calon Ketua DPD ke Pusat
DPW PAN Papua Tengah Siap Ikuti Keputusan DPP dan Fokus Hadapi Pemilu 2029
Politisi PAN Papua Tengah Tegaskan: Jangan Mengatasnamakan Partai Pengusung untuk Kritik Pemerintah
Anggota DPRK Intan Jaya Soroti Dugaan Diskriminasi dalam Kegiatan Kedewanan
Jokowi Siap “Turun Gunung” untuk PSI: Sinyal Konsolidasi Politik Pasca-Kepresidenan
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ditetapkan Tersangka Penyalahgunaan Kekuasaan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru