PapedaNews.com-Nabire
Proses pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Siriwini kembali menjadi sorotan setelah terjadi kecurangan yang terus berulang selama tiga hari berturut-turut. Insiden ini mencoreng pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Nabire, yang kini dianggap sebagai salah satu pemilu terburuk dalam sejarah daerah tersebut.
Sejumlah saksi dari pasangan calon (Paslon) 01, Angganeta Antoh dan Lidia Idie, melaporkan bahwa selama tiga kali pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), ditemukan pelanggaran serius. Salah satu pelanggaran paling mencolok adalah jumlah surat suara yang melebihi daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan KPPS diduga tidak netral karena menjadi tim sukses kandidat nomor urut 02, Mesak Magai.
Komisioner KPU Kabupaten Nabire, Okto Tabuni, yang hadir langsung menyaksikan proses pemungutan suara, tidak mampu mengendalikan situasi atau mengambil langkah tegas untuk menghentikan kecurangan. Kondisi ini memicu kericuhan di lokasi, dan pada akhirnya, hasil perhitungan suara di TPS 11 dinyatakan diskualifikasi.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat perhitungan suara, ditemukan kelebihan jumlah surat suara dibandingkan jumlah pemilih yang hadir. Ini jelas bentuk manipulasi yang mencoreng prinsip demokrasi,” ungkap salah satu saksi Paslon 01.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga mendapat sorotan tajam karena dianggap gagal menjalankan tugasnya untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Ketidakmampuan mereka dalam mengawal proses ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu di Nabire.
Masyarakat Nabire kini mendesak KPU dan Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara di TPS 11. Beberapa pihak bahkan meminta agar pemilihan kepala daerah di Nabire diawasi langsung oleh KPU dan Bawaslu pusat untuk mencegah kecurangan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi catatan kelam bagi demokrasi di Nabire dan menunjukkan perlunya reformasi mendesak dalam sistem pemilu daerah. Bukti pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) telah nyata terjadi.
( Papedanews )
