Papua Tengah Nabire papedanews.com Tokoh Pemuda Papua Tengah, Alexander Gobai mengajak masyarakat untuk menyampaikan saran/pendapat secara konstruktif dan tidak membebankan seluruh persoalan daerah kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan memiliki mekanisme, pembagian kewenangan, serta aturan yang harus dipahami bersama.
Gobai menilai saran terhadap Gubernur Papua Tengah yang ramai disampaikan melalui berbagai platform media sosial perlu disikapi secara proporsional. Ia mengatakan, berbagai persoalan daerah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur karena terdapat lembaga lain yang juga memiliki fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tokoh Pemuda Papua Tengah, Alexander Gobai. Dalam keterangannya, ia menyinggung peran Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan di Nabire Papua Tengah, sebagai respons atas berkembangnya berbagai kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Gobai, tanggapan yang terus diarahkan kepada gubernur muncul di tengah upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun fondasi pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Ia menilai masyarakat perlu memahami bahwa dalam sistem pemerintahan terdapat pembagian tugas dan kewenangan antarlembaga sehingga penyelesaian persoalan daerah tidak hanya bergantung pada gubernur.
“Gubernur selama memimpin tidak pernah berhenti memikirkan berbagai persoalan dan solusi untuk kemajuan Papua Tengah. Beliau terus membangun koordinasi dan komunikasi agar seluruh lini pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Karena itu jangan terus-menerus menyerang gubernur. Ada aturan main dalam pemerintahan,” ujar Gobai.
Gobai menjelaskan bahwa anggapan gubernur belum banyak melakukan kunjungan ke sejumlah daerah tidak dapat dinilai secara sepihak. Menurutnya, efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten.
“Kadang-kadang bukan karena gubernur tidak ingin turun ke daerah, tetapi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten belum terbangun secara maksimal. Semua pihak harus membuka diri untuk berdiskusi dan berkoordinasi. Kalau semua terkoordinasi akan lebih mudah, tetapi akan sulit apabila ada pihak yang berjalan sendiri,” katanya.
Selain itu, Gobai mendorong DPR Provinsi Papua Tengah agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), rapat-rapat kerja, pengambilan keputusan, serta peninjauan langsung ke lapangan. Ia juga berharap MRP Provinsi Papua Tengah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mengawal berbagai persoalan masyarakat.
“Semua persoalan tidak harus dibebankan kepada gubernur. Tugas gubernur adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sesuai kewenangannya, bukan mengurus persoalan Papua Merdeka. DPR dan MRP juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Gobai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyampaikan kritik yang membangun, disertai edukasi dan masukan yang konstruktif, demi mempercepat pembangunan dan mewujudkan kemajuan Papua Tengah.
