Nabire Papua Tengah papedanews.com Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah mematangkan arah pembangunan kesehatan tahun 2027 melalui penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2027. Penyusunan tersebut dilakukan melalui Workshop Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM UNHAS).
Workshop berlangsung selama tiga hari, 5–7 Agustus 2026, di Hotel Mahavira 2, Nabire. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan program kesehatan Papua Tengah ke depan disusun secara terarah, terukur, serta selaras dengan kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.
Dalam penyusunan Renja 2027, Dinkes Papua Tengah mengacu pada visi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, terutama dalam memperluas pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah pedalaman.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain pemerataan layanan, sejumlah fokus pembangunan kesehatan turut menjadi perhatian, di antaranya percepatan penurunan angka stunting, penguatan ketersediaan tenaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan obat dan logistik medis di seluruh wilayah Papua Tengah.
Penyusunan Renja juga menyesuaikan dengan perkembangan regulasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk transisi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menuju Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.
Salah satu hasil penting dari workshop tersebut adalah penguatan strategi SPM 2+1 sebagai pendekatan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Melalui strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diposisikan sebagai penanggung jawab dalam penanganan krisis kesehatan dan KLB. Pada saat yang sama, pemerintah provinsi memperkuat fungsi pembinaan terhadap delapan kabupaten agar masing-masing daerah mampu memenuhi 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara mandiri.
Pendekatan ini dinilai penting mengingat karakteristik geografis Papua Tengah yang luas dan memiliki sejumlah wilayah dengan tantangan akses pelayanan kesehatan. Penguatan kapasitas pemerintah kabupaten diharapkan dapat mempercepat respons ketika terjadi kondisi darurat kesehatan di masyarakat.
Dengan demikian, Renja 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjalankan program rutin, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan yang mampu menghadapi berbagai risiko dan keadaan darurat secara cepat dan terkoordinasi.
Dinkes Papua Tengah berharap hasil workshop dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih realistis, terintegrasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
Melalui perencanaan yang matang serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten, pembangunan kesehatan Papua Tengah diharapkan semakin merata, responsif, dan berkelanjutan.
Renja 2027 pun diproyeksikan menjadi salah satu pijakan penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus membangun sistem yang lebih siap menghadapi krisis kesehatan di Papua Tengah.
