Dengan mata berkaca kaca!! pimpinan Gereja di Kabupaten Nabire Desak Pemerintah Cabut Izin Perdagangan Miras

- Penulis

Rabu, 9 Juli 2025 - 12:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Para pimpinan gereja yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSG) Kabupaten Nabire menyuarakan aspirasi kuat agar pemerintah daerah segera mencabut izin perdagangan minuman keras (miras) di wilayah tersebut. Aspirasi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum BKSG, Pendeta P. Swaromi, dalam sebuah pertemuan resmi bersama pihak legislati

Pendeta Swaromi menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mendalam dari seluruh pemimpin gereja terhadap kondisi generasi muda saat ini yang dinilai semakin rentan terhadap dampak buruk miras.

“Ini adalah jeritan hati dari hamba-hamba Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kami berdoa untuk keselamatan generasi muda di atas negeri ini. Kami sedih, kami menangis, karena kami melihat langsung kehancuran yang pelan-pelan terjadi,” ujarnya dengan suara bergetar.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, miras menjadi salah satu pemicu utama kerusakan moral dan sosial di kalangan anak muda. Karena itu, BKSG mendesak agar pemerintah tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menindaklanjuti aspirasi ini dengan langkah konkret berupa peraturan daerah yang tegas dan mengikat.

Baca Juga:  KONI Papua Tengah Gelar Rapat Pembentukan Panitia RakerProv dan Musorprov, Siap Laksanakan Pelantikan Pengurus Definitif 2025–2028

“Kami tidak ingin hanya menyuarakan, tapi kami juga akan mengawal. Jangan sampai perjuangan ini sia-sia. Kami siap bekerja sama dengan DPRD dan OPD untuk memastikan ada hasil nyata,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa para pemuda yang kini terpapar miras adalah umat yang dilayani oleh gereja, dan sekaligus rakyat yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kalau rakyat bersuara, maka pemerintah harus mendengar. Karena tanpa rakyat, tidak akan ada pemerintah,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting bagi para pemuka agama di Kabupaten Nabire dalam memperjuangkan masa depan generasi muda. BKSG berharap agar pemerintah daerah dapat segera merespons tuntutan ini dengan kebijakan yang berpihak pada perlindungan sosial dan moral masyarakat.

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 189 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru