Nabire Papua Tengah Papedanews.com Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Provinsi Papua Tengah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap lembaga negara yang mengelola anggaran strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ketua LAKRI Provinsi Papua Tengah, Alexander Saman, mengatakan bahwa pengawasan terhadap program gizi nasional menjadi penting karena menyangkut masa depan generasi bangsa, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi dan pencegahan stunting.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, program gizi merupakan program kemanusiaan yang tidak boleh menjadi ruang bagi praktik penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran.
“Program gizi adalah program kemanusiaan, bukan ruang kompromi bagi penyimpangan. Pengelolaan anggaran gizi harus bersih, transparan, bebas dari kepentingan tertentu, dan setiap potensi penyalahgunaan harus dicegah sejak dini,” tegas Alexander.
Ia menjelaskan, sidak tersebut bertujuan untuk memastikan tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan BGN, sekaligus mengawasi proses perencanaan, distribusi, serta pelaksanaan program gizi yang dijalankan pemerintah.
Selain itu, tim LAKRI juga melakukan pemantauan terhadap mekanisme pengadaan, mitra pelaksana, serta sistem pengawasan internal yang diterapkan dalam pelaksanaan program.
“Sidak ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran dan program gizi nasional berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan tidak ada satu rupiah pun anggaran gizi yang disalahgunakan,” ujarnya.
Alexander menegaskan bahwa anggaran gizi merupakan uang rakyat yang diperuntukkan bagi masa depan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan program tersebut harus mendapat perhatian serius.
“Korupsi di sektor gizi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan moral dan kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan gizi yang layak,” katanya.
Meski demikian, LAKRI menegaskan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan bukanlah bentuk serangan terhadap institusi pemerintah, melainkan bagian dari kemitraan pengawasan untuk mendorong tata kelola yang lebih baik.
Menurut Alexander, transparansi dan keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola program strategis nasional.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melakukan pencegahan. Sidak ini merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif. Kami mendorong BGN untuk terbuka dan kooperatif karena transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Tim LAKRI Provinsi Papua Tengah akan melaksanakan inspeksi mendadak ke seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire serta sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Papua Tengah.
Sidak tersebut akan difokuskan pada penyelidikan pembayaran gaji tenaga kerja selama tiga bulan terakhir, pemeriksaan kualitas dan kesesuaian menu makanan, kebersihan lingkungan dapur, penerapan standar kesehatan dan sanitasi, serta berbagai aspek operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Menurut Alexander, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, serta menjamin hak-hak para pekerja dan penerima manfaat program.
“Kami akan turun langsung ke seluruh dapur MBG untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Kami ingin memastikan hak-hak pekerja dipenuhi, kualitas makanan terjaga, kebersihan dapur memenuhi standar kesehatan, dan seluruh proses operasional berjalan secara transparan serta akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari komitmen LAKRI dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Langkah ini merupakan wujud komitmen LAKRI dalam menjalankan fungsi pengawasan, mendorong transparansi, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan keselamatan masyarakat. Program yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambah Alexander.
LAKRI Papua Tengah juga menyatakan kesiapan untuk membangun kerja sama dengan BGN dan seluruh pihak terkait dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program gizi nasional.
“Kami membuka ruang kerja sama dengan BGN agar pengelolaan program gizi ini benar-benar akuntabel, tepat sasaran, dan dipercaya masyarakat. Namun apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Alexander.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, LAKRI Papua Tengah berharap program-program gizi nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan anggaran yang berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.
