MMN Papua Tengah Desak Pemerintah Hentikan Tambang Nike di Raja Ampat: Ancaman Serius bagi Ekosistem Laut

- Penulis

Minggu, 8 Juni 2025 - 06:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papua Tengah, Papedanews .com Ketua Umum Majelis Masyarakat Nusantara (MMN) Papua Tengah, Yulianto Adii, S.M., secara tegas meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang Nike yang berlangsung di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Yulianto menilai, keberadaan tambang tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen pada ekosistem laut yang sangat sensitif. Ia menyebut bahwa biota laut, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati di perairan Raja Ampat kini berada dalam ancaman serius.

“Operasi tambang Nike di Raja Ampat tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut. Ini harus segera dihentikan,” ujar Yulianto.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, ia mendesak Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan langsung. Ia meminta agar Presiden melakukan evaluasi total terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam operasi tambang tersebut, termasuk oknum-oknum yang diduga bermain dalam proses perizinan dan pelaksanaan tambang di wilayah konservasi laut tersebut.

Baca Juga:  Saat Tiket Jadi Barang Mewah, Warga Intan Jaya Bertanya: ASN Ada di Mana?

“Presiden harus segera mengambil langkah konkret. Evaluasi menyeluruh dan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang bermain dalam proyek tambang ini adalah langkah penting untuk melindungi masa depan Raja Ampat,” tambahnya.

Raja Ampat dikenal dunia sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi, dan menjadi tujuan wisata bahari global. Aktivitas pertambangan di wilayah ini bertentangan dengan komitmen pelestarian lingkungan dan dinilai berpotensi menghancurkan warisan alam yang tak ternilai.

MMN Papua Tengah menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pemerhati lingkungan turut mengawasi serta menolak aktivitas tambang yang merusak lingkungan, khususnya di wilayah adat dan konservasi laut seperti Raja Ampat.

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru