Subsidi Pesawat Jadi Solusi Tekan Harga Pangan di Papua Tengah, Wagub Deinas Geley Sampaikan dalam Rakor SPHP di Jakarta

- Penulis

Sabtu, 17 Mei 2025 - 14:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, papedanews.com Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya subsidi transportasi udara sebagai solusi untuk menekan harga pangan di wilayah-wilayah terisolir Papua Tengah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Rakor SPHP) Wilayah Indonesia Timur yang digelar Badan Pangan Nasional di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan.

Menurut Wagub Deinas, tingginya harga pangan di beberapa kabupaten seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya disebabkan oleh mahalnya biaya distribusi yang masih sangat bergantung pada transportasi udara. Untuk itu, Pemprov Papua Tengah mendorong kebijakan subsidi pesawat guna memperlancar distribusi logistik pangan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Distribusi melalui udara masih menjadi satu-satunya akses di beberapa daerah kami. Maka dari itu, kami mulai menerapkan subsidi pesawat agar harga pangan bisa ditekan dan lebih terjangkau masyarakat,” ujar Deinas dalam forum tersebut.

Baca Juga:  NAOMI KOTOUKI Anggota DPR Papua Tengah Dukung Aspirasi Pelarangan Miras di Nabire

Langkah Pemprov Papua Tengah mendapat dukungan dari Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, yang menyebut subsidi pesawat sebagai solusi konkret. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan dan para mitra strategis.

“Kita perlu duduk bersama, memetakan jalur distribusi agar rantai pasok bisa dipangkas, dari distributor langsung ke penerima. Ini sangat mungkin dilakukan dan akan berdampak langsung pada harga,” ujar Ketut.

Ia juga mengingatkan bahwa meski inflasi Papua masih di bawah rata-rata nasional, menjaga kestabilan harga pangan tetap menjadi prioritas.

Rakor SPHP ini turut dihadiri oleh pejabat dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Papua Barat, dan Sekda dari beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia, serta para mitra Badan Pangan Nasional.

 

M irpan

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 149 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru