WAKIL KETUA III DPRP PAPUA TENGAH DUKUNG KEBIJAKAN 90% OAP DAN 10% NON-OAP

- Penulis

Jumat, 4 April 2025 - 04:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papedanews.com-
Wakil Ketua III DPRP Papua Tengah, Bekies Sonny Kogoya, S.Km., M.Kp., memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam menekan angka pengangguran, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).4 April 2025.

Menurut Bekies Sonny Kogoya, permasalahan utama yang dihadapi OAP saat ini adalah minimnya kesempatan kerja, meskipun banyak dari mereka telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau Sarjana. Namun, sebagian besar masih kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor swasta maupun sebagai pegawai negeri di lingkungan pemerintahan Papua Tengah.

Guna mengatasi masalah ini, Gubernur Papua Tengah menerapkan kebijakan alokasi tenaga kerja dengan skema 90 persen dan 10 persen:

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

90 persen diperuntukkan bagi OAP yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi masih menganggur. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

10 persen diberikan kepada masyarakat non-OAP yang telah lama berdomisili di Papua Tengah, lahir dan besar di wilayah ini, serta telah menempuh pendidikan di daerah tersebut.

Baca Juga:  Tanggapan dari wakil ketua III DPRP Papua Tengah, Terkait pernyataan Gubernur Meki Nawipa; Stop Barapen menggunakan anggaran APBD

Bekies Sonny Kogoya menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

“Gubernur Papua Tengah memiliki visi yang jelas untuk memastikan bahwa tidak ada lagi OAP yang menganggur atau tertinggal dalam pembangunan. Langkah ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar dampaknya benar-benar dirasakan,” ujar Bekies.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada lapangan pekerjaan, tetapi juga sejalan dengan peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan memastikan bahwa OAP memiliki akses kerja yang lebih luas, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah semakin meningkat dan ketimpangan sosial dapat dikurangi.

“Kami di DPRP Papua Tengah mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari visi besar membangun Papua Tengah yang lebih maju dan mandiri. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua,” tutupnya.

( papedanews )

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru