Lelang Aset Rampasan Tipikor: Kejari Nabire Kembalikan Rp452 Juta untuk Negara

- Penulis

Kamis, 20 November 2025 - 10:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire Papua Tengah papedanews.com Kejaksaan Negeri Nabire kembali menunjukkan komitmen serius dalam memulihkan kerugian negara dengan mengeksekusi lelang barang rampasan tindak pidana korupsi pada 19 November 2025 yang berlangsung secara transparan dan profesional. Melalui proses ini, Kejari ingin memastikan setiap aset yang pernah disalahgunakan dapat kembali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat yang berhak atasnya.

Lelang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jayapura

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Dr. Jusak Elkana Ayomi, S.H., M.H., menegaskan bahwa langkah lelang tersebut merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT JPR. Selain itu, ia menjelaskan bahwa setiap putusan yang menyangkut penyitaan barang rampasan harus segera dieksekusi agar tidak menghambat upaya pemulihan kerugian negara.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Empat Genset MTU Kapasitas Besar Masuk Tahap Eksekusi

Barang yang masuk proses lelang berupa empat unit mesin genset MTU berkapasitas masing-masing 1000 KW lengkap dengan seluruh perlengkapannya, yang berlokasi di Jalan Pemuda Oyehe pada area PT PLN Rayon Nabire. Kemudian, Kejari memastikan pengecekan fisik dilaksanakan secara cermat agar seluruh komponen yang dilelang sesuai daftar barang rampasan yang tercantum dalam putusan pengadilan.

Proses Lelang Online KPKNL Biak Berjalan Transparan

Proses lelang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak melalui platform resmi lelang.go.id yang memberikan akses terbuka bagi seluruh peserta. Selain itu, pejabat lelang hadir secara langsung untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan serta diawasi oleh staf Kejari Nabire dan saksi sebagai bagian dari standar akuntabilitas publik.

Baca Juga:  Ketua MUI Papua Tengah Dukung Pembatasan hingga Pencabutan Peredaran Miras

Penawaran Tertinggi Capai Rp452 Juta Lebih

Dari proses penawaran yang berlangsung terbuka, peserta bernama Azis Khoirul S berhasil memenangkan lelang dengan nilai tertinggi yakni Rp452.550.000. Selanjutnya, seluruh dana hasil lelang langsung disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi pengelolaan uang hasil aset rampasan.

Tiga Strategi Penegakan Hukum Kejari Nabire

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire menekankan bahwa keberhasilan lelang ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penuntutan saja, namun berlanjut hingga pemulihan aset secara nyata. Selain itu, ia menegaskan tiga strategi utama, yaitu pengembalian kerugian negara, penegakan efek jera, dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Langkah Tegas untuk Menjaga Integritas Negara

Pada akhirnya, Kejari Nabire memastikan seluruh proses pemulihan kerugian negara akan terus dilakukan secara konsisten sebagai wujud perlindungan terhadap aset negara dari praktik korupsi. Melalui lelang terbuka dan akuntabel seperti ini, Kejari berharap masyarakat dapat melihat bahwa negara hadir dengan tegas menjaga integritas serta memastikan setiap kerugian publik dapat kembali dipulihkan secara maksimal.

( Red )

Berita Terkait

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”
Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik
Rp250 Juta Diduga Ditawarkan Satgas PKH, Ada Apa di KM 102 Sriwo?
Dua Tahun Kasus RSUD Nabire Tak Kunjung Terungkap, Publik Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Nabire
Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi
Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:07

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:04

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 09:07

Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:49

Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik

Minggu, 9 Agustus 2026 - 06:00

Dua Tahun Kasus RSUD Nabire Tak Kunjung Terungkap, Publik Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Nabire

Selasa, 4 Agustus 2026 - 16:16

Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:46

Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo

Selasa, 4 Agustus 2026 - 06:29

Wakil ketua III DPRP ! Sony Bekies Kogoya Desak Penuntasan Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Soroti Kinerja BPKP dan Kejaksaan Nabire

Berita Terbaru