Polda Papua Tengah Amankan Anak Perempuan di bawah umur, di lokalisasi samabusa

- Penulis

Selasa, 30 Desember 2025 - 07:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Papua Tengah melakukan upaya pencarian dan pengamanan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur yang diduga menjadi korban dalam kasus prostitusi yang mengandung unsur pidana.

 

Saat di konfirmasi awak media papedanews Kanit Renakta Subdit IV Ditreskrimum Polda Papua Tengah Iptu Irene Rumaropen, S.Tr.K., S.I.K, menjelaskan bahwa proses pencarian dilakukan oleh penyidik selama dua hari hingga akhirnya, anak tersebut berhasil ditemukan dan diamankan pada malam hari. Pengamanan dilakukan sebagai langkah awal perlindungan terhadap anak yang bersangkutan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dalam penanganan ini, Polda Papua Tengah berperan membantu proses pengamanan anak, pengambilan keterangan, serta pemeriksaan terhadap seluruh saksi dan pihak-pihak yang terkait. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Polrestabes Makassar sebagai pihak yang menangani proses hukum utama.

Baca Juga:  Tanggapan Kejari Nabire Soal Kaspidsus Geledah Kantor DPRK Terkait Dugaan Korupsi Bimtek ke Batam

 

Iptu Irene Rumaropen menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Makassar, Unit PPA Sulawesi Selatan, serta instansi terkait di wilayah Papua Tengah.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, anak tersebut diketahui dalam kondisi hamil lima bulan, sehingga langkah prioritas yang diambil adalah memulangkan korban ke daerah asal demi kepentingan terbaik bagi anak.

 

Lebih lanjut , Kanit Renakta Subdit IV Ditreskrimum Polda Papua Tengah menegaskan Terkait penanganan terhadap terduga pelaku, bahwa tindak lanjut hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Polrestabes Makassar. Proses hukum tetap akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, mengingat perkara ini melibatkan anak di bawah umur.

 

Saat ini, fokus utama aparat adalah memastikan keselamatan perlindungan anak . Polda Papua Tengah juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan media untuk peliputan serta transparansi publik

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 453 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru