Deiyai, Papedanews.com-
Tokoh perempuan dan intelektual Deiyai, Paola S. Pakage, menyatakan penolakan tegas terhadap hasil musyawarah penetapan calon anggota DPRK dari Distrik Tigi. Proses tersebut dinilai tidak sesuai mekanisme, tidak transparan, serta mengabaikan keterwakilan perempuan sesuai amanat 30% kuota dalam pengambilan keputusan politik, kamis/17/4/2025.
Paola menegaskan bahwa sebagai distrik induk, Tigi seharusnya menjadi contoh teladan dalam pelaksanaan musyawarah mufakat yang adil dan inklusif. Musyawarah adalah tradisi Orang Mee yang telah diwariskan turun-temurun, bukan ruang untuk kepentingan politik sesaat atau manuver sepihak dari lembaga tertentu.
Setelah melakukan koordinasi, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Bapak Yance Rupombo menyatakan bahwa pihaknya hanya akan mengakomodir hasil musyawarah dari Kesbangpol, karena dianggap sebagai tugas Kesbangpol. Namun, saat dihubungi, Sekretaris Kesbangpol Bapak Ruben Mote justru menyatakan bahwa hal itu adalah tanggung jawab Pansel, dan menyebut pihaknya hanya akan mengakomodir hasil musyawarah yang telah berlangsung.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan akuntabilitas, serta memperkuat dugaan bahwa kedua pihak mendukung hasil musyawarah yang cacat hukum dan tidak sesuai prosedur. Terlebih, proses tersebut tidak melibatkan perwakilan dari setiap desa dan mengabaikan keterlibatan tokoh perempuan Deiyai.
“Kami menolak hasil musyawarah yang tidak sah ini. Proses ini tidak mencerminkan keadilan, keterwakilan, maupun nilai-nilai budaya musyawarah Orang Mee. Kami akan mengambil langkah perjuangan demi memastikan hak-hak perempuan Deiyai dihormati dan diakomodasi secara adil,” tegas Paola.
Ia bersama organisasi perempuan, intelektual, dan tokoh adat menyatakan siap melakukan aksi damai untuk menuntut keadilan dan keterwakilan yang sah bagi kaum perempuan di Papua Tengah, khususnya Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.
( papedanews )
