Kriminal Curas Merajalela, Pemerintah Kabupaten Harus Bangun dari Tidur!

- Penulis

Kamis, 24 Juli 2025 - 03:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Rakyat sudah cukup bersabar. Hari ini, masyarakat Kabupaten Nabire hidup dalam ketakutan. Kejahatan jalanan, khususnya curas (pencurian dengan kekerasan), semakin brutal dan tidak pandang bulu. Korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi juga perempuan dan pelajar. Sudah banyak yang kehilangan harta benda, terluka, bahkan meregang nyawa. Tapi di mana pemerintah daerah? Masihkah tertidur di atas penderitaan rakyatnya?

Kondisi ini bukan lagi sekadar keresahan, tapi sudah masuk kategori darurat sosial. Di pasar, di jalan raya, bahkan di sekitar pemukiman, warga kini selalu waspada — bukan karena nyaman, tapi karena takut. Nabire sudah tidak aman, dan pemimpinnya belum juga bangun!

Sementara rakyat dihantui bayang-bayang kekerasan, ruang-ruang kekuasaan seakan senyap. Tidak ada langkah serius, tidak ada kebijakan luar biasa, tidak ada kehadiran nyata dari pemerintah daerah. Yang terdengar hanya pernyataan-pernyataan normatif, sementara aksi nyata hampir nihil.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Kabupaten Nabire tidak bisa terus bersikap masa bodoh. Keamanan bukan hanya urusan polisi. Pemerintah daerah punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan rakyatnya hidup aman dan tenteram.

Baca Juga:  PEMECATAN TERHADAP KETUA RW 02, TANPA PEMBERITAHUAN AWAL OLEH KEPALA KAMPUNG SP 2 KALI SEMEN, NABIRE, PAPUA TENGAH

Masyarakat mendesak:

Bentuk tim reaksi cepat penanganan kasus curas di tiap distrik.

Aktifkan dan danai pos keamanan lingkungan berbasis masyarakat.

Lakukan pemetaan wilayah rawan dan tindak tegas pelaku curas tanpa kompromi.

Instruksikan lurah/kepala kampung untuk menyalakan sistem kewaspadaan dini.

Dorong kerja sama lintas sektor, bukan sekadar rapat tanpa hasil.

Jika pemerintah tidak mampu memberi rasa aman, lalu untuk apa rakyat membayar pajak dan memberi mandat melalui demokrasi? Pemimpin yang hanya muncul saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat berdarah, adalah pengkhianatan terhadap amanah jabatan.

Warga Nabire bukan meminta mewah. Mereka hanya ingin hidup tenang, anak-anak mereka bisa pulang sekolah tanpa ketakutan, para ibu bisa pergi ke pasar tanpa dihantui ancaman. Ini bukan harapan berlebihan. Ini adalah hak dasar yang dijamin oleh undang-undang.

Jika kejahatan dibiarkan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, maka kehormatan pemerintah pun ikut runtuh.

Jangan tunggu lebih banyak korban. Jangan tunggu rakyat bertindak sendiri. Bangunlah, wahai pemerintah daerah. Bangun dari tidur panjang itu, sebelum rakyat benar-benar kehilangan harapan.

Berita Terkait

Kepala Suku Besar Dani Puncak Himbau Masyarakat Jaga Keamanan di Pasar Tradisional Ilaga
PEMBERIAN BANTUAN ALKON DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA TOWENGGEN MURIB, KEPALA SUKU DANI PUNCAK DI KAMPUNG LANI DISTRIK TELUK KIMI
Pleno XIX Dewan Adat se-Tanah Papua: Tegas Tolak PSN dan Pendekatan Militerisme di Tanah Papua
DI WAROPEN !! Gubernur Papua Terima Dokumen Perizinan Koperasi didat merah putih
Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.
Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai
Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua
Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!
Berita ini 180 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:38

Kepala Suku Besar Dani Puncak Himbau Masyarakat Jaga Keamanan di Pasar Tradisional Ilaga

Senin, 25 Mei 2026 - 11:55

PEMBERIAN BANTUAN ALKON DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA TOWENGGEN MURIB, KEPALA SUKU DANI PUNCAK DI KAMPUNG LANI DISTRIK TELUK KIMI

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:57

Pleno XIX Dewan Adat se-Tanah Papua: Tegas Tolak PSN dan Pendekatan Militerisme di Tanah Papua

Selasa, 19 Mei 2026 - 04:31

DI WAROPEN !! Gubernur Papua Terima Dokumen Perizinan Koperasi didat merah putih

Senin, 18 Mei 2026 - 19:07

Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:20

Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua

Senin, 11 Mei 2026 - 14:36

Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!

Sabtu, 9 Mei 2026 - 07:56

Wakil Ketua DPRK Nabire Bantu SD YPK Moor dan Serap Aspirasi Sekolah

Berita Terbaru