Nabire, Papua Tengah papedanews.com Sorotan tajam kembali diarahkan pada pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire. Diben Elaby S.Th wakil ketua I DPRP Papua Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi rumah sakit yang dinilai belum layak sebagai pusat layanan kesehatan di ibu kota provinsi.
Dalam keterangannya kepada media, Diben Elaby menegaskan bahwa RSUD Nabire tidak bisa lagi dipandang sebagai rumah sakit kabupaten semata. Status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah menuntut peningkatan signifikan dalam hal fasilitas, pelayanan, dan kapasitas manajemen rumah sakit.
“RSUD Nabire ini seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Papua Tengah. Tapi kenyataannya justru banyak masyarakat merasa takut berobat ke sana. Pelayanan buruk, obat-obatan langka, dan bahkan air bersih pun tidak selalu tersedia,” ungkap Diben Elaby.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa saat ini, banyak masyarakat dari daerah konflik seperti Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya yang datang ke Nabire untuk mencari perlindungan dan layanan kesehatan. Namun kondisi RSUD Nabire dinilai belum siap mengakomodasi lonjakan kebutuhan tersebut.
Diben Elaby pun mendesak Gubernur Papua Tengah agar segera mengambil tindakan konkret, termasuk mengevaluasi peran dan tanggung jawab Bupati Nabire sebagai kepala daerah pemilik rumah sakit tersebut. Ia juga meminta agar DPRD Kabupaten Nabire segera menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
“Saya minta Ketua DPRD Kabupaten dan seluruh fraksi untuk segera turun ke rumah sakit, lihat langsung situasinya. Jangan tutup mata. Ini menyangkut keselamatan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempertimbangkan pembangunan rumah sakit provinsi di Nabire, atau mengambil alih pengelolaan RSUD Nabire demi peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Menanggapi rencana gubernur yang menyebut penguatan rumah sakit di Timika sebagai solusi, Elaby Diben mengingatkan bahwa RSUD Nabire tidak boleh diabaikan, mengingat posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat.
“Timika penting, tapi Nabire adalah jantung provinsi ini. Jangan hanya bicara soal rumah sakit di tempat lain, sementara di ibu kota sendiri masyarakat tidak punya tempat berobat yang layak,” tambahnya.
Sebagai penutup, Diben Elaby mengajak semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama bertanggung jawab membenahi layanan kesehatan di Papua Tengah, terutama RSUD Nabire.
“Fasilitas kesehatan adalah hak dasar rakyat. Kalau rumah sakit utama kita saja tidak layak, bagaimana kita bisa bicara pembangunan manusia? Ini harus jadi perhatian serius. Mari kita kerja sama untuk memastikan RSUD Nabire menjadi tempat yang memberi harapan, bukan kecemasan,” tutup Wakil Ketua I DPRP Papua Tengah tersebut.
Papedanews
