Ketua MUI Papua Tengah Dukung Pembatasan hingga Pencabutan Peredaran Miras

- Penulis

Minggu, 6 Juli 2025 - 13:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Tengah, KH. M. Rofiq, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pencabutan atau minimal pembatasan peredaran minuman keras (miras) yang semakin menjadi sorotan masyarakat maupun anggota DPR Provinsi.

“Pada prinsipnya, MUI sebagai representasi ulama dan mitra strategis pemerintah, tentu sangat mendukung segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat,” ujar KH. Rofiq.

Ia menambahkan, peredaran miras yang tidak terkendali, khususnya di Kabupaten Nabire dan wilayah Papua Tengah pada umumnya, telah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, dan berbagai gangguan sosial lainnya.

“Awal mula kekerasan rumah tangga, tindak kriminal, semua banyak dipicu oleh miras. Maka kami dari MUI mendukung penuh langkah tegas pemerintah apabila hendak mencabut atau setidaknya membatasi peredarannya,” tegas KH. Rofiq.

Pernyataan ini menegaskan posisi MUI sebagai lembaga moral yang berdiri di garis depan dalam menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan, serta mendukung langkah-langkah konkret demi terciptanya ketertiban dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah.

 

Papedanews

Berita Terkait

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi
Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”
Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik
Rp250 Juta Diduga Ditawarkan Satgas PKH, Ada Apa di KM 102 Sriwo?
Dua Tahun Kasus RSUD Nabire Tak Kunjung Terungkap, Publik Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Nabire
Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi
Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo
Berita ini 156 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:07

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:04

Anggota Banggar DPR Papua Tengah Bantah Isu Beredar, Fransiskus Magai Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 09:07

Wakil Ketua III DPR Papua Tengah Bantah Isu Mengatasnamakan Banggar: “Itu Hoaks”

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:49

Satgas PKH Disorot, wakil ketua III DPRP: Jangan Datang ke Papua Tengah Hanya Memicu Konflik

Senin, 10 Agustus 2026 - 14:53

Rp250 Juta Diduga Ditawarkan Satgas PKH, Ada Apa di KM 102 Sriwo?

Selasa, 4 Agustus 2026 - 16:16

Antrean Check-in Batik Air di Bandara Soekarno-Hatta Dikeluhkan Penumpang, Pelayanan Diminta Dievaluasi

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:46

Satgas PKH Disorot, Humas PT Kristalin Ekalestari Pertanyakan Minimnya Koordinasi di Wilayah Adat Mosairo

Selasa, 4 Agustus 2026 - 06:29

Wakil ketua III DPRP ! Sony Bekies Kogoya Desak Penuntasan Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Soroti Kinerja BPKP dan Kejaksaan Nabire

Berita Terbaru