Ketua MUI Papua Tengah Dukung Pembatasan hingga Pencabutan Peredaran Miras

- Penulis

Minggu, 6 Juli 2025 - 13:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire, Papua Tengah papedanews.com Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Tengah, KH. M. Rofiq, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pencabutan atau minimal pembatasan peredaran minuman keras (miras) yang semakin menjadi sorotan masyarakat maupun anggota DPR Provinsi.

“Pada prinsipnya, MUI sebagai representasi ulama dan mitra strategis pemerintah, tentu sangat mendukung segala bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat,” ujar KH. Rofiq.

Ia menambahkan, peredaran miras yang tidak terkendali, khususnya di Kabupaten Nabire dan wilayah Papua Tengah pada umumnya, telah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, dan berbagai gangguan sosial lainnya.

“Awal mula kekerasan rumah tangga, tindak kriminal, semua banyak dipicu oleh miras. Maka kami dari MUI mendukung penuh langkah tegas pemerintah apabila hendak mencabut atau setidaknya membatasi peredarannya,” tegas KH. Rofiq.

Pernyataan ini menegaskan posisi MUI sebagai lembaga moral yang berdiri di garis depan dalam menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan, serta mendukung langkah-langkah konkret demi terciptanya ketertiban dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah.

 

Papedanews

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 155 kali dibaca

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru