Kemana Insentif Tenaga Medis: Kejaksaan Nabire Menunggu Hasil Audit Inspektorat

- Penulis

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire,Papedanews.com-
Sekitar 200 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan, melayangkan somasi kepada direktur rumah sakit. Mereka menuntut pembayaran insentif yang tertunda, dengan memberikan batas waktu hingga 25 April 2025.

Somasi tersebut diajukan pada 25 Maret 2025 sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran insentif yang telah berlangsung sejak triwulan terakhir tahun 2024 hingga saat ini. Para tenaga medis mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan agar hak mereka dapat segera dibayarkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Mohammad Harun Sunadi, S.E., S.H., M.H., menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami memahami keresahan para tenaga medis, namun kami harus menunggu hasil audit sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” ujar kepala kejaksaan,Harun Sunadi.

Baca Juga:  Anggota DPRK Nabire Menanggapi Keluhan Masyarakat Nifasi Terikat Dampak Dari Perusahaan Tambang PT.Kristalin

Selain itu kepala kejaksaan Mohammad Harun Sunadi, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa kejaksaan telah menerima laporan dari tenaga medis dan sedang melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa penyelesaian dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Di sisi lain, kejaksaan mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu yang berkembang di media sosial terkait kasus ini. Pemerintah daerah juga diminta segera mengambil langkah konkret guna memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan tidak terganggu akibat aksi mogok kerja tenaga medis.

Dengan semakin mendesaknya situasi, pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan permasalahan ini agar tenaga medis tetap dapat memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat tanpa gangguan akibat keterlambatan pembayaran hak mereka.
( papedanews )

Berita Terkait

BPD Barisan Merah Putih, Gelar kegiatan Fun Run 6K , ini kata sekretaris BMP Ali Kabiay
Hari Lahir Pancasila, Perempuan Papua Tengah Perkuat Komitmen Menjaga Persatuan dalam Keberagaman
PEMBERIAN BANTUAN ALKON DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA TOWENGGEN MURIB, KEPALA SUKU DANI PUNCAK DI KAMPUNG LANI DISTRIK TELUK KIMI
Pleno XIX Dewan Adat se-Tanah Papua: Tegas Tolak PSN dan Pendekatan Militerisme di Tanah Papua
DI WAROPEN !! Gubernur Papua Terima Dokumen Perizinan Koperasi didat merah putih
Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai
Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua
Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:15

BPD Barisan Merah Putih, Gelar kegiatan Fun Run 6K , ini kata sekretaris BMP Ali Kabiay

Senin, 1 Juni 2026 - 10:25

Hari Lahir Pancasila, Perempuan Papua Tengah Perkuat Komitmen Menjaga Persatuan dalam Keberagaman

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:38

Kepala Suku Besar Dani Puncak Himbau Masyarakat Jaga Keamanan di Pasar Tradisional Ilaga

Senin, 25 Mei 2026 - 11:55

PEMBERIAN BANTUAN ALKON DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA TOWENGGEN MURIB, KEPALA SUKU DANI PUNCAK DI KAMPUNG LANI DISTRIK TELUK KIMI

Selasa, 19 Mei 2026 - 04:31

DI WAROPEN !! Gubernur Papua Terima Dokumen Perizinan Koperasi didat merah putih

Senin, 18 Mei 2026 - 19:07

Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.

Senin, 18 Mei 2026 - 18:59

Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:20

Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua

Berita Terbaru