Pemprov Papua Tengah Sepakati Deklarasi Bersama Penanganan Konflik Sosial Kapiraya

- Penulis

Rabu, 25 Februari 2026 - 01:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Timika Papua Tengah papedanews.com Pemerintah Kabupaten Mimika, Dogiyai, dan Deiyai bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya di Timika, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang berlangsung di salah satu hotel di Timika itu dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, dan Bupati Dogiyai Yudas Tebai.

Turut hadir Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai bersama anggota DPR Papua Tengah Yohanes Kemong, Donatus Mote, dan Urbanus Beanal. Hadir pula Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah, serta Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Papua Tengah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertemuan tersebut juga melibatkan para pemangku adat dari Kabupaten Mimika, Dogiyai, dan Deiyai yang tergabung dalam Tim Penanganan Konflik Sosial dan Tim Harmonisasi Kapiraya, bersama perwakilan masyarakat adat Suku Kamoro dan Suku Mee.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak menyepakati Deklarasi Bersama sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan konflik sosial di wilayah Kapiraya secara damai, transparan, dan berkeadilan.

Baca Juga:  Rencana Demo di DPRP Papua Tengah Tak Diizinkan, 460 Personel Disiagakan

Empat poin deklarasi yang disepakati meliputi:

  1. Berkomitmen menjalankan Rencana Aksi (Renaksi) Terpadu Tim Harmonisasi Kapiraya sebagai landasan operasional tunggal dalam penanganan konflik sosial di wilayah Kapiraya.
  2. Melakukan sinkronisasi tapal batas wilayah adat secara cermat guna mencegah kesalahpahaman antarsuku serta mengantisipasi tumpang tindih persoalan sosial di kemudian hari.
  3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas selama proses harmonisasi serta verifikasi lapangan berlangsung.
  4. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, mediasi, dan penyusunan rekomendasi akhir secara transparan, objektif, dan akuntabel untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Deklarasi bersama tersebut menjadi wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, serta masyarakat adat dalam membangun harmoni, memperkuat persaudaraan, dan menciptakan penyelesaian konflik yang berkelanjutan di wilayah Kapiraya, Provinsi Papua Tengah. (*)

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru