Meki Nawipa: Perempuan dan Anak Tak Boleh Jadi Korban Konflik, Papua Tengah Bentuk Tim Kemanusiaan ke Puncak

- Penulis

Jumat, 17 April 2026 - 19:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire Puncak papedanews.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempercepat penanganan dampak konflik bersenjata di Kabupaten Puncak dengan menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa masyarakat sipil, terutama kelompok rentan, tidak boleh menjadi korban dalam situasi konflik.

Usai mengunjungi warga sipil yang menjalani perawatan di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (17/4/2026), Meki Nawipa menyampaikan keprihatinannya terhadap jatuhnya korban sipil akibat konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

“Perempuan dan anak-anak tidak boleh menjadi korban. Kami mengutuk tindakan yang tidak presisi dan berdampak pada masyarakat sipil,” tegas Meki Nawipa.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan korban sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat di daerah terdampak.

Meki mengungkapkan, komunikasi telah dilakukan dengan sejumlah kementerian guna membahas langkah-langkah strategis, termasuk rencana pembentukan tim kemanusiaan yang mampu masuk ke wilayah konflik dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

“Kami berupaya agar tim kemanusiaan bisa masuk dan menangani korban secara tepat, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat,” ujarnya.

Baca Juga:  Proyek Listrik Mandek, Kepala Suku Yerisiam Gua Ancam Duduki PLN !! Jangan Biarkan Kami Hidup dalam Gelap

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya akan membentuk tim terpadu yang akan diterjunkan langsung ke lapangan.

Menurut Meki, tim gabungan tersebut dijadwalkan bergerak dalam satu hingga dua hari sebagai langkah cepat pemerintah merespons kondisi kemanusiaan di wilayah konflik.

“Dalam satu hingga dua hari ke depan, tim gabungan akan bergerak sebagai respons awal,” katanya.

Selain fokus pada pelayanan kemanusiaan, pemerintah juga akan memperkuat distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak. Bantuan yang disiapkan meliputi tenda pengungsian, kebutuhan pokok, hingga perlengkapan darurat lainnya.

Meki mengakui bantuan yang telah disalurkan sejauh ini masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga dukungan tambahan akan terus diupayakan.

“Kami akan membantu agar beban masyarakat bisa diringankan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga harus mengedepankan komunikasi, dialog, dan pendekatan yang humanis agar konflik tidak terus berulang.

“Kita harus tetap profesional, tetapi juga mengedepankan komunikasi agar konflik tidak terus berulang,” tutup Meki Nawipa. (*)

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru