Nabire, Papua Tengah Papedanews.com Kebijakan ganjil-genap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pengaturan antrean pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh tokoh masyarakat, Maria Erari, yang meminta agar kebijakan tersebut dikaji kembali secara menyeluruh sebelum diterapkan secara penuh di lapangan.
Menurut tokoh perempuan pesisir Maria Erari, tujuan pemerintah untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi patut diapresiasi, terutama dalam upaya mengatasi praktik penimbunan maupun pembelian BBM dalam jumlah besar yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Namun demikian, ia menilai kebijakan ganjil-genap berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru bagi masyarakat kecil yang masih belum memahami mekanisme aturan tersebut.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat aturan demi menata distribusi BBM. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat kampung dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang belum sepenuhnya memahami aturan yang baru diberlakukan,” ujar Maria Erari.
Ia mencontohkan berbagai kondisi darurat yang dapat dialami masyarakat sewaktu-waktu. Menurutnya, kebutuhan BBM tidak selalu dapat menunggu jadwal sesuai nomor kendaraan. Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan akses BBM secara cepat untuk keperluan mendesak.
“Bagaimana jika ada anak yang harus berangkat ke sekolah, sementara orang tuanya tidak memiliki uang lebih untuk mencari alternatif lain? Bagaimana jika ada keluarga yang harus membawa anggota keluarganya yang sakit ke rumah sakit atau ibu yang hendak melahirkan dan membutuhkan kendaraan secara mendadak? Situasi seperti ini perlu menjadi pertimbangan,” katanya.
Maria menegaskan bahwa dirinya tidak menolak upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM bersubsidi. Ia justru mendukung langkah-langkah penertiban terhadap oknum yang melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM yang selama ini merugikan masyarakat.
“Kalau menyangkut penertiban penimbunan BBM, pembelian yang tidak sesuai aturan, atau pengawasan terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang memanfaatkan BBM bersubsidi secara tidak tepat, itu sangat penting dan saya mendukung. Semua pihak harus mengikuti aturan yang berlaku agar distribusi BBM lebih tertib dan tepat sasaran,” jelasnya.
Namun, ia berharap kebijakan ganjil-genap dapat dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Nabire yang beragam. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas serta mengkaji secara mendalam dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara permanen.
“Saya hadir bukan mewakili pengusaha atau kelompok tertentu, tetapi menyampaikan suara masyarakat kecil di kampung-kampung yang mungkin suatu saat harus datang ke kota dalam keadaan darurat. Tidak ada seorang pun yang tahu kondisi apa yang akan dihadapi besok. Karena itu, saya berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan ganjil-genap ini agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM,” tuturnya.
Maria Erari berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire, sehingga tujuan penertiban distribusi BBM dapat tercapai tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak.
