DPRK Nabire: Keamanan Bukan Beban, Tapi Investasi Masa Depan, Di sinilah peran Pemda sangat dibutuhkan

- Penulis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 14:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire Papua Tengah papedanews.com Daerah yang aman bukan sekadar nyaman dihuni, tetapi menjadi magnet bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan peradaban.” Pesan ini disampaikan Anggota DPRK Nabire, Imanuel F.H. Rumbewas, saat mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan anggaran untuk kepolisian melalui APBD Perubahan.

Imanuel menegaskan, pihaknya bersama beberapa komisi DPRK telah membangun koordinasi dengan Bupati dan Tim Anggaran Daerah untuk memastikan ada alokasi khusus guna menopang operasional Polres Nabire. Setelah pertemuan dengan Kapolres, langkah berikutnya adalah merumuskan formula keamanan enam bulan ke depan.

Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebagian besar anggaran operasional polisi diatur langsung oleh Mabes Polri melalui DPA, dengan perhitungan rinci per kursi dan per item. “Jika ada kegiatan di luar standar, Pak Kapolres tentu kesulitan mencari dana tambahan. Di sinilah peran Pemda sangat dibutuhkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Imanuel mengusulkan agar Bupati menyalurkan bantuan, hibah, atau bentuk dukungan lain untuk menutup celah kebutuhan operasional, termasuk bahan bakar dan perawatan kendaraan. “Keamanan yang terjaga bukan hanya soal patroli, tapi juga kesiapan sumber daya. Pemda yang bijak akan melihat ini sebagai investasi, bukan pengeluaran,” tegasnya.

Baca Juga:  Batik Air Akan Mendarat di Nabire, Kamis 17 Juli 2025: Papua Tengah Menyambut Era Keterhubungan Baru

Ia menambahkan, sebagai kota provinsi, Nabire memiliki wajah yang akan dinilai oleh investor dan wisatawan. Tingkat keamanan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan dan mendorong perputaran ekonomi daerah. “Keamanan adalah kunci yang membuka pintu keberanian masyarakat dan dunia usaha untuk berinvestasi,” katanya.

DPRK, lanjut Imanuel, akan memperjuangkan hal ini melalui komisi dan fraksi, meski keputusan akhir tetap di tangan Bupati. Ia berharap Gubernur dan pemerintah provinsi juga dapat memberi perhatian pada persoalan ini.

“Jangan tunggu masalah datang baru bertindak. Bangunlah rasa aman hari ini, agar masa depan Nabire berdiri di atas fondasi yang kokoh,” tutup Imanuel.

 

 

Papedanews

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 82 kali dibaca
Tag :

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru