Gubernur Papua Tengah Tegaskan: Rumah Sakit Nabire Masih di Bawah Kewenangan Bupati

- Penulis

Selasa, 27 Mei 2025 - 08:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire Papua Tengah papedanewsm.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Nabire masih sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Nabire. Hal ini disampaikan menyusul adanya surat dari Bupati Nabire yang disalahpahami oleh sebagian pihak sebagai bentuk penyerahan rumah sakit kepada Pemerintah Provinsi.

Menurut keterangan resmi dari pihak provinsi, surat yang diberikan oleh Bupati Nabire hanya berupa surat supervisi, bukan surat penyerahan atau pengembalian pengelolaan rumah sakit. Berdasarkan surat tersebut, tim dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan tugas supervisi terhadap Rumah Sakit Nabire.

“Rumah sakit tersebut tetap menjadi tanggung jawab Bupati Nabire. Kami hanya melakukan supervisi. Karena itu, kami tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih atau mengintervensi langsung,” tegas perwakilan Pemerintah Provinsi.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari hasil supervisi tersebut, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Salah satu rekomendasi utama adalah agar Bupati Nabire segera melakukan audit internal terhadap pengelolaan rumah sakit. Audit ini dapat dilakukan melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kantor akuntan publik, atau lembaga independen yang kredibel.

Baca Juga:  Polres Nabire Kerahkan 460 Personel Amankan Aksi Massa di Enam Titik Strategis

Pihak provinsi juga menyatakan kesiapannya untuk membantu atau mengambil alih pengelolaan rumah sakit jika dibutuhkan. Namun hal itu hanya bisa dilakukan jika Bupati Nabire secara resmi meminta dan memberikan kewenangan kepada Gubernur Papua Tengah.

“Kalau Bupati mempercayakan kepada Gubernur untuk mengambil alih, kami siap. Tapi kalau tidak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Surat yang kami terima hanya supervisi, bukan penyerahan,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengingatkan agar publik tidak salah menafsirkan situasi ini. Semua keputusan dan langkah ke depan tetap berada di tangan Pemerintah Kabupaten Nabire dan DPRD setempat sebagai pemilik kewenangan utama terhadap rumah sakit.

Dengan demikian, penyelesaian permasalahan Rumah Sakit Nabire sangat bergantung pada inisiatif dan langkah yang diambil oleh Bupati Nabire selaku pemilik dan penanggung jawab resmi rumah sakit tersebut.

 

 

Papedanews

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru