Pilkada Nabire Terancam Dibatalkan Akibat Banyaknya Pemilih Meninggal Yang Disahkan

- Penulis

Sabtu, 7 Desember 2024 - 07:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papedanews.com-Nabire,
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire menghadapi ancaman pembatalan setelah muncul laporan bahwa sejumlah suara yang sah berasal dari pemilih yang telah meninggal dunia. Temuan ini memicu gelombang protes dari berbagai pihak, termasuk tim sukses calon, pengamat politik, dan masyarakat umum.sabtu/7/12/2024.

Laporan sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana ratusan bahkan ribuan nama pemilih yang telah meninggal dunia masih digunakan dalam proses penghitungan suara. Kasus ini mencuat setelah beberapa saksi dan panitia pemilu mengungkapkan adanya kejanggalan dalam daftar pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nabire menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi mendalam terkait dugaan pelanggaran tersebut. “Kami menerima laporan dari masyarakat dan tim pengawas di lapangan bahwa ada pemilih yang sudah meninggal dunia, tetapi suaranya disahkan. Jika terbukti, ini merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada pembatalan hasil Pilkada,” tegasnya.

Tim hukum dari salah satu pasangan calon juga telah mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuntut pembatalan hasil Pilkada Nabire. Mereka menyebut bahwa kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi.

“Ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Bagaimana mungkin suara dari orang yang sudah meninggal bisa ikut menentukan pemimpin daerah?” ujar salah satu anggota tim sukses.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire mengaku akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengusut tuntas kasus ini. “Kami tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun dalam proses pemilu. Jika ditemukan bukti kecurangan, kami siap untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk rekomendasi untuk pemungutan suara ulang,” katanya.

Masyarakat Nabire kini menanti langkah tegas dari pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk mengembalikan kepercayaan terhadap proses pemilu. Banyak yang berharap agar kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki sistem pemilu di masa mendatang.

Papedanews

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Gubernur Wakil Pempus di Daerah, ada Aturan Mainnya, Jangan Serang Meluluh.
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru