Nabire Papua Tengah papedanews.com Setelah kurang lebih dua tahun, memasuki tahun ketiga perjuangan, Aliansi Honorer Kabupaten Nabire kembali menyuarakan aspirasi mereka. Hingga malam ini, para honorer masih bertahan di bawah tenda yang dipasang di halaman kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nabire, sebagai bentuk penyampaian keberpihakan kepada Formasi Non ASN PPPK tahap 1 tahun 2024.
Koordinator aksi fied nabod, menyampaikan bahwa langkah ini terpaksa dilakukan sebagai bentuk penegasan dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan pengusulan Non-ASN.
“Sejujurnya, Menurut Edaran MENPAN RB Nomor :B/4014/M.SM.01.00/2025 dan Nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tentang jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu tersisa 3 hari, apabila hingga malam ini kami belum mendapat jawaban pasti dari Bupati Nabire, Kami tidak akan menurunkan tenda sampai ada jawaban yang pasti kepada nasib PPPK Paruh Waktu tahun 2024. Ini soal hak dan kesejahteraan yang harus diberikan kepada anak-anak bangsa yang sudah mengabdikan diri,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah bertahan dua malam, menjelang hari ketiga. Tapi sampai sekarang belum ada suara atau keputusan dari Bupati. Jumlah yang terdampak ini sekitar 200 lebih. Kenapa harus sesulit ini diselesaikan?” lanjutnya.
Aliansi menegaskan bahwa aksi mereka bukan bentuk protes yang bertentangan dengan aturan negara, melainkan upaya untuk mengingatkan pemerintah agar segera menindaklanjuti amanah undang-undang,
“Kami tidak akan keluar dari halaman kantor BKD sampai ada keputusan yang jelas. Kami hanya menuntut hak, agar peserta ASN Paruh Waktu PPPK bisa merasakan kesejahteraan dan tetap ikut berkontribusi membangun daerah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut fied nabod menambahkan Aliansi juga mengingatkan bahwa para tenaga honorer yang berjuang saat ini berasal dari berbagai latar belakang usia, mulai dari 20 tahun hingga 50 tahun, yang selama ini telah mendedikasikan diri untuk pelayanan publik.
Mereka berharap, pemerintah daerah maupun pusat segera merespons tuntutan ini dengan serius.
“Harapan kami sederhana: pemerintah wajib menjawab bagian ini, agar kami bisa bersama-sama membangun daerah ini dengan tenang dan sejahtera,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis awak media belum mempunyai keterangan resmi dari dinas terkait , awak media tidak mempunyai nomor dari dinas terkait
