Nabire Papua Tengah papedanews.com Ketua Perdamaian dan Keadilan Pdt. Deserius Adii dan Kepala Suku Besar Meepago Melkias Keiya Serukan Persatuan dan Keutuhan Adat Masyarakat adat wilayah Meepago kini dihadapkan pada tantangan baru akibat munculnya dualisme Musyawarah Besar (Mubes) Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk Ketua Perdamaian dan Keadilan Wilayah Meepago, Pdt. Deserius Adii, yang menilai dualisme Mubes berpotensi mengganggu persatuan adat dan ketertiban sosial masyarakat.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dualisme Mubes bukan solusi, tetapi sumber masalah baru.
Kalau adat dijadikan alat perebutan, maka roh adat itu akan pergi meninggalkan kita.
Kita harus kembali ke jalan perdamaian dan keadilan yang diajarkan oleh Tuhan dan leluhur,”
ujar Pdt. Deserius Adii dalam pernyataannya kepada media, Sabtu (26/10/2025) di Nabire.
Menurutnya, Mubes seharusnya menjadi wadah musyawarah tertinggi yang mengedepankan kesatuan pandangan antar kepala suku, bukan arena perpecahan. Dualisme yang terjadi saat ini dianggap mencederai semangat persaudaraan dan melemahkan posisi masyarakat adat di hadapan pemerintah dan lembaga resmi.
“Kalau dua kubu mengaku sah, maka rakyat yang bingung.
Siapa yang harus mereka ikuti? Siapa yang akan membela hak-hak mereka?
Karena itu, saya tegaskan: satu tanah, satu suku besar, satu pemimpin adat,”
tegas Pdt. Adii.
PERNYATAAN RESMI DARI KEPALA SUKU BESAR WILAYAH MEEPAGO, MELKIAS KEIYA.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, menegaskan bahwa tidak boleh ada Mubes tandingan dalam wilayah adat Meepago.
Ia menjelaskan bahwa Mubes dan pengukuhan dirinya sebagai Kepala Suku Besar pada 18 Agustus 2023 telah melalui proses adat yang sah, disaksikan oleh tokoh-tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat dari delapan kabupaten/kota wilayah Meepago.
“Kami sudah melalui semua tahap adat.
Saya diangkat dan dikukuhkan bukan karena jabatan, tetapi karena kepercayaan rakyat dan restu leluhur.
Maka siapa pun yang mencoba mengadakan Mubes tandingan, itu sama saja melawan keputusan adat dan membuka pintu perpecahan,”
tegas Melkias Keiya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan adat bukanlah hasil ambisi politik, melainkan amanah suci dari masyarakat adat untuk menjaga kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan tanah Meepago.
“Tugas saya bukan mencari kekuasaan, tapi menjaga rakyat agar tetap bersatu.
Saya tidak menentang siapa pun, tapi saya akan berdiri melindungi keputusan adat yang telah disahkan.
Karena adat bukan milik pribadi, tetapi milik seluruh anak suku Meepago,”
lanjutnya dengan tegas.
MENJAGA DAMAI, MENOLAK PERPECAHAN.
Dalam semangat perdamaian, Melkias Keiya menyerukan kepada seluruh masyarakat adat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu atau hasutan yang ingin memecah belah.
Ia menegaskan bahwa setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui musyawarah adat dan doa bersama, bukan dengan tindakan sepihak.
“Saya membuka pintu dialog untuk siapa saja yang ingin berdamai.
Tapi kalau ada pihak yang berusaha mengguncang adat, maka saya harus berdiri menjaga kebenaran.
Sebab tanggung jawab seorang Kepala Suku Besar adalah melindungi rakyatnya dari kehancuran moral dan perpecahan,”
ujar Melkias Keiya.
Sementara itu, Pdt. Deserius Adii menambahkan bahwa jalan damai adalah kehendak Tuhan dan bagian dari keadilan sejati. Ia berharap agar semua tokoh adat, tokoh gereja, dan pemimpin masyarakat bersatu menjaga keutuhan tanah Meepago.
“Kita harus bersatu untuk masa depan anak cucu kita.
Karena bila adat rusak, maka hilanglah jati diri kita sebagai orang Papua,”
katanya menutup dengan doa dan seruan kasih.
KONTEKS DAN WILAYAH ADAT MEEPAGO.
Wilayah adat Meepago adalah salah satu dari lima wilayah adat besar di Tanah Papua yang meliputi delapan kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah.
Kepemimpinan Kepala Suku Besar Wilayah Meepago memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan sosial, kebijakan adat, serta koordinasi antar-suku di seluruh wilayah ini.
Daftar Delapan Kabupaten/Kota Wilayah Adat Meepago:
• Kabupaten Nabire – Sebagai pusat koordinasi pemerintahan adat dan ibu kota Provinsi Papua Tengah.
• Kabupaten Dogiyai – Wilayah dengan dominasi suku Mee, dikenal dengan tradisi nota bakar dan kebersamaan adat yang kuat.
• Kabupaten Deiyai – Daerah pegunungan tinggi dengan kekayaan nilai spiritual dan kebudayaan yang kental.
• Kabupaten Paniai – Pusat spiritualitas dan sejarah suku Mee, lokasi beberapa kegiatan besar keagamaan dan adat.
• Kabupaten Intan Jaya – Wilayah pegunungan emas yang kaya budaya, namun rentan terhadap konflik sosial jika adat tidak dijaga.
• Kabupaten Mimika (bagian masyarakat adat Mee) – Sebagian besar masyarakat Mee di Mimika masih masuk dalam koordinasi adat Meepago, khususnya wilayah Kamoro dan Dogimani.
• Kabupaten Deyai (Mogou dan sekitarnya) – Daerah agraris yang menjadi pusat kegiatan adat dan spiritual masyarakat Mee.
• Kota/Kabupaten Paroki Gereja Katolik wilayah Pegunungan Tengah – Termasuk dalam lingkup pelayanan sosial dan adat Meepago melalui persekutuan lintas iman dan suku.
PENUTUP
Dualisme Mubes Kepala Suku Besar Wilayah Meepago menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Papua bahwa persatuan adat lebih tinggi dari segala kepentingan duniawi.
Dengan bersatu di bawah satu kepemimpinan adat yang sah, Meepago akan tetap menjadi wilayah damai, berdaulat, dan bermartabat.
“Kami berdiri untuk satu tanah, satu adat, dan satu Tuhan.
Jangan biarkan ambisi memisahkan darah dan tanah yang telah diberkati sejak leluhur kita,”
tutup Kepala Suku Besar Wilayah Meepago, Melkias Keiya, dalam pernyataan penutupnya.
