Papedanews.com- Nabire Papua Tengah
Bupati Nabire mengumumkan hasil quick count Pemilukada Nabire 2024 , melanggar penyalahan gunaan kewenangan.30 November 2024
Bupati atau pejabat publik yang aktif secara hukum memiliki batasan dalam mengumumkan hasil real count (perhitungan suara) selama proses pemilu. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk undang-undang tentang Pemilu, fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kode etik pejabat negara.
1. Kewenangan Penyelenggara Pemilu
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu, termasuk real count, berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Pasal 14 huruf i menyatakan bahwa KPU memiliki tugas dan wewenang:
“Mengumumkan hasil Pemilu secara nasional.”
Bupati, meskipun pejabat publik, tidak memiliki kewenangan ini karena bukan bagian dari lembaga penyelenggara pemilu.
2. Larangan Penyalahgunaan Wewenang
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala daerah dilarang:
“Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya.”
Jika bupati aktif mengumumkan hasil real count secara sepihak, apalagi dengan potensi memengaruhi opini publik, maka hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
3. Netralitas Kepala Daerah
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 ayat (1) menegaskan:
“Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”
Pengumuman real count secara sepihak dapat melanggar prinsip netralitas jika tindakan tersebut dianggap menguntungkan salah satu pihak.
4. Etika dan Sanksi
Jika bupati aktif melanggar batasan ini, ia dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana, seperti diatur dalam:
Pasal 547 UU Pemilu: Setiap pihak yang mengumumkan hasil perhitungan suara sebelum waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi pidana.
Kode Etik Kepala Daerah: Setiap kepala daerah wajib mematuhi etika jabatan, termasuk tidak mengambil langkah yang melampaui kewenangan.
Bupati aktif tidak diperbolehkan mengumumkan hasil real count pemilu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kewenangan pengumuman hasil pemilu secara resmi hanya ada pada KPU. Jika bupati melakukannya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Papedanews.com
