Anggota DPRK Nabire Dari Partai Pan Karel Tabuni, Soroti Menejem Keuangan RSUD Hak Tenaga Medis Tak Terpenuhi Ini Menjadi Pertanyaan

- Penulis

Kamis, 6 Maret 2025 - 16:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire-Papua Tengah, Papedanews.com-
Saat di temui awak media di kantor DPRK Nabire Karel Tabuni, Anggota DPRK Nabire dari Partai PAN, menyampaikan keprihatinannya terkait permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire. Menurutnya, aksi demo yang dilakukan oleh dokter, suster, dan perawat disebabkan oleh belum terpenuhinya hak-hak mereka.

Hal ini berdampak pada pelayanan pasien yang tidak berjalan normal, tidak hanya bagi masyarakat Nabire tetapi juga bagi 8 kabupaten lainnya yang bergantung pada RSUD tersebut.

“Karena hak mereka belum terpenuhi, pelayanan kepada pasien menjadi tidak normal. Ini yang membuat situasi di rumah sakit sering demo,” ujar Karel Tabuni saat ditemui diruang kerjanya Kamis 6/3/2025.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengundang DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk mengadakan rapat bersama pada selasa depan guna membahas permasalahan ini secara komprehensif.

Karel Tabuni, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPR Kabupaten Nabire, menyampaikan adanya dugaan indikasi korupsi dalam manajemen RSUD Nabire.
“Uang dari pusat sudah dibayarkan, tetapi di RSUD Nabire uangnya tidak ada. Ini pertanyaan besar, kemana uangnya?” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa masalah kesehatan harus menjadi prioritas utama. “Kita harus membangun kesehatan dulu, baru membangun daerah. Bagaimana mau membangun daerah kalau kita sendiri tidak sehat atau tidak normal?” ucap Karel Tabuni.

Baca Juga:  Acara Resepsi Pernikahan dan Temu Akrab Paguyuban Pasundan Papua Tengah

RSUD Nabire seharusnya juga menghasilkan pendapatan dari pasien non-OAP (Orang Asli Papua) yang berobat, baik melalui operasi, pembelian obat di apotek, maupun rawat inap di kelas VIP atau kelas lainnya. Namun, Karel Tabuni mempertanyakan kemana uang hasil pendapatan tersebut selama ini.

“Uang yang dihasilkan dari pasien non-OAP, baik dari operasi, pembelian obat, atau rawat inap, seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Tapi, kemana uangnya? Ini yang harus kita selidiki,” tambahnya.

Karel Tabuni berharap semua permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan pasien bisa cepat sembuh.

“Kita akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Bupati, untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Rencana rapat bersama ini diharapkan dapat mengungkap akar permasalahan dan memberikan solusi konkret untuk memperbaiki sistem pelayanan di RSUD Nabire. Masyarakat pun berharap agar masalah ini segera ditangani agar pelayanan kesehatan dapat kembali normal.
( papedanews )

Berita Terkait

Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai
Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua
Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!
Wakil Ketua DPRK Nabire Bantu SD YPK Moor dan Serap Aspirasi Sekolah
Kerusuhan di Stadion Papua Bangkit, Puluhan Kendaraan dan HP Anggota Polisi Dilaporkan Hilang dan Terbakar
Gubernur Papua Tengah Siap Tertibkan Kegiatan Tambang Ilegal
Resahkan Warga, Aksi Konvoi Kelulusan Pelajar Dihentikan Polres Nabire
DPRK Nabire Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Penertiban Togel dan Miras, Tokoh Adat hingga Gereja Desak Penindakan Tegas
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 19:07

Yosua Maiseni Laporkan Satu Warga Ditemukan Tim Pemerintah Intan Jaya Terkena Roket Udara di Kemlagupa, Intan Jaya.

Senin, 18 Mei 2026 - 18:59

Penolakan Masyarakat Mee terhadap Rencana Pemerintah Kabupaten DOB Baru Kabupaten Moni di Wilayah Paniai

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:20

Kedudukan KAPP Pusat Ditegaskan Tetap Berada di Provinsi Papua

Senin, 11 Mei 2026 - 14:36

Langgar Zonasi & UU Penataan Ruang, Karel Tabuni Tegur Keras APH: Jangan Menunggu Rusuh Baru Bertindak!

Sabtu, 9 Mei 2026 - 07:56

Wakil Ketua DPRK Nabire Bantu SD YPK Moor dan Serap Aspirasi Sekolah

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:50

Gubernur Papua Tengah Siap Tertibkan Kegiatan Tambang Ilegal

Senin, 4 Mei 2026 - 13:47

Resahkan Warga, Aksi Konvoi Kelulusan Pelajar Dihentikan Polres Nabire

Kamis, 30 April 2026 - 01:49

DPRK Nabire Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Penertiban Togel dan Miras, Tokoh Adat hingga Gereja Desak Penindakan Tegas

Berita Terbaru