BIADAP ; oknum stap DPR mengusir wartawan saat menjalani liputan , kebebasan pers ternodai

- Penulis

Selasa, 27 Mei 2025 - 06:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nabire Papua Tengah papedanews Insiden tidak menyenangkan dialami seorang wartawan yang diusir saat hendak meliput pelantikan anggota DPR Papua Tengah dari jalur Otonomi Khusus (Otsus), Selasa (27/5/2025), di Gedung DPR Papua Tengah.

Wartawan tersebut sebelumnya sudah berada di dalam ruang sidang utama, namun secara tiba-tiba diminta keluar oleh oknum staf DPR dengan alasan tidak terdaftar dalam daftar peliputan resmi yang dikumpulkan sehari sebelum acara.

Kejadian ini sontak menimbulkan kekecewaan di kalangan jurnalis, yang merasa telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan etika jurnalistik. Padahal, peliputan pelantikan wakil rakyat adalah bagian dari fungsi kontrol media sekaligus bentuk pelayanan informasi kepada publik.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada awak media. Ia menyayangkan tindakan staf yang dinilai tidak profesional dan berjanji akan melakukan evaluasi internal.

“Atas kejadian ini, kami meminta maaf kepada rekan-rekan media. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami agar tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tegas Diben Elaby di hadapan wartawan.

Ia menambahkan bahwa DPR Papua Tengah tetap berkomitmen mendukung kerja-kerja jurnalistik dan menyambut baik kehadiran pers dalam setiap agenda lembaga legislatif.

“Kami sangat terbuka terhadap kehadiran pers. Namun, kami juga berharap adanya koordinasi lebih awal agar proses peliputan berjalan lancar dan tertib,” tambahnya.

Baca Juga:  BMPAN Siap Bangkit, Galang Kekuatan Pemuda Menuju Kemenangan di Pemilu

Insiden wartawan diusir ini mengingatkan kembali pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media massa. Keberadaan wartawan dalam peliputan kegiatan DPR bukan hanya soal hak meliput, tapi juga bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Apalagi pelantikan anggota DPR dari jalur Otsus merupakan momen penting dalam dinamika politik Papua Tengah, yang harus dikabarkan secara terbuka dan profesional.

Kejadian serupa pernah dialami oleh wartawan saat meliput aksi demo mahasiswa asal Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu. Saat itu, wartawan yang telah memperkenalkan diri dengan sopan kepada staf DPR untuk menanyakan daftar nama anggota dewan yang menemui pendemo, justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

“Kamu siapa? Untuk apa?” ujar salah satu oknum staf, sebelum akhirnya mengatakan “nanti-nanti” seolah enggan memberikan informasi, padahal yang bersangkutan hanya berdiri di belakang barisan anggota dewan tanpa aktivitas penting.

Komunitas pers di Papua Tengah berharap ada kejelasan prosedur peliputan serta komunikasi terbuka dengan lembaga legislatif, agar kejadian wartawan diusir tidak terulang. DPR Papua Tengah menyatakan akan memperbaiki sistem koordinasi dan menjamin bahwa kerja jurnalistik tetap dihargai dalam setiap agenda resmi.

 

 

Papedanews

 

 

 

Berita Terkait

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB
P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial
Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik
Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan
Respons Cepat Pemprov Papua Tengah, Dinkes Berhasil Terbangkan Bantuan Obat dan Logistik Medis ke Sugapa Intan Jaya
Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah
Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat
Berita ini 164 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 19:40

Akun TikTok Soroti Dugaan Korupsi RSUD Nabire, Minta Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 10 Juli 2026 - 10:53

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Tonggak Penguatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di DOB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:28

P2N Papua Tengah Edukasi 400 Perempuan di Nabire, Perkuat Literasi Digital dan Ajak Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 7 Juli 2026 - 18:06

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Diserahterimakan, Dukung Kinerja dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:27

Masyarakat Nifasi Tegaskan Bukan “Tameng” PT Kristalin: “Kami Sedang Mempertahankan Hak dan Sumber Penghidupan

Senin, 6 Juli 2026 - 09:15

Kementan Salurkan 3 Juta Bibit Kakao untuk Nabire, Siapkan Perkebunan 3.100 Hektare

Senin, 6 Juli 2026 - 07:07

Ketua DPW PPP Papua: Jangan Terprovokasi Video Lama Gubernur Papua Tengah

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:23

Isu kedatangan satgas PKH ke wilayah adat makimi mendapatkan penolakan, ini penjelasan ketua dewan adat

Berita Terbaru