Papedanew.com
Semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Papua Tengah Dan (OPD) Delapan kabupaten yang Ada serta bagian pokja-pokja panitia pelelangan di Provinsi Papua Tengah, dilarang melakukan proses pelelangan barang dan jasa (barjas) sebelum proses pelantikan pimpinan daerah terpilih Gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada Maret 2025.
Instruksi itu dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia.
Menjawab hal tersebut, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Dari Fraksi PAPUA TENGAH TERANG, Politisi partai berlambang matahari Sony Kogoya menyampaikan bahwa Kebijakan Bapak Presiden ini diambil untuk mencegah pejabat kepala daerah lama mengambil keputusan mendesak terkait proyek fisik yang berpotensi menyulitkan pengelolaan pemerintahan oleh kepala daerah yang baru.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian Arahan Presiden tersebut tentu lebih diperkuat melalui Surat Edaran Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Desember 2024.”Ucap Sony Kogoya secara tegas.
Sony Kogoya menjelaskan Proses pengadaan dan penandatanganan kontrak Barjas untuk ditunda hingga regulasi besaran transfer ke daerah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
“Tim TAPD Eksekutif Dan kami Banggar Legislatif Dewan Provinsi Papua Tengah setelah akan evaluasi kementrian dalam negri Segera duduk Bersama, untuk melakukan pembahasan rasionalisasi Guna mengakomodir visi misi Gubernur Dan Wakil Gubernur terpilih” serta pokir2 DPR provinsi papua tengah Jelasnya.
Terkait hal itu, Sony Kogoya Menegaskan bahwa ini bagian Tugas dan fungsi DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang no 23 tahun 2024 tentang pembentukan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah No 12 tahun 1018 yaitu berpedoman pada tata tertip dewan Sebagai fungsi pengawasan Anggaran di DPR Provinsi Papua Tengah tetap menjaga dan perketat Serta tidak Ada kepentingan Apapun bermain dengan kegiatan proyek yang tidak jelas.
Karena Provinsi Papua Tengah adalah DOB baru yang di kerjakan adalah orang-orang yang rasa memiliki daerah dan kepedulian tinggi terhadap negri ini dan rakyat papua tengah, serta sentuhan hati Dan kasih demi kemajuan daerah dan mensejahterakan rakyat kita.
“Saya anggota DPR Provinsi Papua Tengah Mengingatkan jangan coba-coba manusia nakal datang kerja dengan cari keuntungan Di Provinsi Papua Tengah, Karena hari ini rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin berhati Hamba dengan melihat penderitaan rakyat dengan sepenuh hati.”Imbuhnya.
Selain itu, Sony Kogoya Menambahkan penjelasan bahwa PAD Freeport bagi keuntungan jangan seenaknya atur semaunya pejabat sementara yang ada. Tetapi penyerapan dan manfaatnya harus sesuai dengan harapan masyarakat Provinsi Papua Tengah.
“Kita berharap pokir-pokir dewan harus di akomodir terutama pembangunan fisik jalan dan jembatan yang berada di 6 kabupaten wilayah daerah gunung di Provinsi Papua tengah, Karena sampai hari akses tranportasi dari antar kabupaten dan Distrik-distrik belum stabil gunakan kendaraan roda 4 bahkan roda dua sehingga menyebabkan terjadinya harga naik perekonomian drastis di wilayah pegunungan “Tambahnya.
Sebagai informasi, Selama dua tahun Provinsi Papua Tengah tanpa lembaga DPR fungsi kontrol belum ada, Maka pihak eksekutif jangan bikin habis anggaran yang tidak jelas semuanya, tapi Sekarang fungsi pengawasan dewan sudah Ada maka tentunya kita sama-sama bersinergi kerja sama yang baik agar seluruh masyarakat Provinsi Papua tengah dpt Sejahtera.
Saya adalah wakil rakyat mewakili 8 kab diangkat dan di berhentikan jabatan saya adalah rakyat maka itu saya di amanat kan rakyat untk berbicara demi kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi saya di negri ini.
Kalau ada pengusaha atau pemerintah eksekutif kerja tdk sesuai harapan masyarkat lebih baik tinggalkan papua tengah dan silakan pergi ke tempat lain.
Saya melihat sdh dua tahun provinsi ada tetapi belum ada perubahan ibukota provinsi papua tengah juga tdk peduli perbaiki menjadi kota sampah. Apalagi semua aspek belum ada perubahan semoga harapan kami dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih baru ini bisa menjawab semua ketertinggalan tersebut.
Dia menuturkan dengan konsistensi terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing serta komunikasi yang baik diantara ketiganya, maka dapat dihasilkan solusi atau output untuk setiap permasalahan yang dihadapi.
Terakhir, Mari kita jalin komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif supaya tercipta saling pengertian satu sama lain dan segalanya berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang demi masyarakat papua tengah.
( Papedanews )
